Disiplin Pegawai

Pangkalpinang, Berkenaan dengan kenaikan tunjangan bagi aparatur sipil negara di lingkup pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pembinaan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) harus lebih diintensifkan agar dapat menekan terjadinya pelanggaran disiplin pegawai. Di samping itu, pemberian hukuman disiplin harus mengikuti prosedur regulasi kepegawaian yang ada.

Sebagai bentuk panduan Administratif bagi ASN, menurut Kasubag Kepegawaian Disnakertrans Bangka Belitung, Nurminah,  alur yang jadi pedoman yakni sesuai UU Nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur Sipil Negara.

Kasubag Kepegawaian Disnakertrans menguraikan bahwa Diungkapkan pula bahwa PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS harus dipahami dengan tepat dan komprehensif. “Hal ini agar implementasinya dapat dilakukan dengan akurat,”tandasnya.

Menurut Nurminah,  PP Nomor 53 tahun 2010 bagi pengelola disiplin kepegawaian di instansi pemerintah ditujukan untuk meningkatkan kedisiplinan aparatur sipil negara, dengan demikian disiplin merupakan suatu kekuatan yang selalu berkembang di tubuh para aparatur negara dengan demikian dapat mematuhi keputusan dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, yakni ketaatan yang sikapnya impersonal, tidak memakai perasan dan tidak memakai perhitungan pamrih atau kepentingan pribadi.

Berkenaan  dengan kedisiplinan, Nurminah,  mengemukakan sesuai dengan keadaan di dalam setiap organisasi, maka disiplin dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu :
Disiplin positif merupakan suatu hasil pendidikan, kebiasaan atau tradisi dimana seseorang dapat menyesuaikan dirinya dengan keadaan, adapun disiplin negatif sebagai unsur di dalam sikap patuh yang disebabkan oleh adanya perasaan takut akan hukuman.

Kemudian penjelasan Kasubag Kepegawaian Disnakertrans Bangka Belitung,  adapun ukuran tingkat disiplin pegawai menurut Kasubbag Umum dan Kepegawaian  DKP Babel , adalah“Apabila pegawai datang dengan teratur dan tepat waktu, apabila mereka berpakaian serba baik dan tepat pada pekerjaannya, apabila mereka mempergunakan bahan-bahan dan perlengkapan dengan hati-hati, apabila menghasilkan jumlah dan cara kerja yang ditentukan oleh instansi, dan selesai pada waktunya.

Berdasarkan pada pengertian tersebut di atas, maka tolak ukur pengertian kedisiplinan kerja pegawai adalah sebagai berikut :
1.    Kepatuhan terhadap jam-jam kerja.
2.    Kepatuhan terhadap instruksi dari atasan, serta pada peraturan dan tata tertib yang berlaku.
3.    Berpakaian yang baik pada tempat kerja dan menggunakan tanda pengenal instansi.
4.    Menggunakan dan memelihara bahan-bahan dan alat-alat perlengkapan kantor dengan penuh hati-hati.
5.    Bekerja dengan mengikuti cara-cara bekerja yang telah ditentukan.

    
    Kemudian, penjelasan Kasubag Umum dan Kepegawaian Disnakertrnas Babel, adapun menurut peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagimana telah dimuat di dalam Bab II Pasal (2) UU No.43 Tahun 1999, ada beberapa keharusan yang harus dilaksanakan yaitu :
1.    Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku, serta melaksanakan perintah-perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berhak.
2.    Melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya serta memebrikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.
3.    Menggunakan dan memelihara barang-barnag dinas dengan sebaik-baiknya.
4.    Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama Pegawai Negeri Sipil dan atasannya.

    Dengan demikian, maka disiplin kerja merupakan praktek secara nyata dari para aparatur negara terhadap perangkat peraturan yang teradapat dalam suatu organisasi. Dalam hal ini disiplin tidak hanya dalam bentuk ketaatan, melainkan  tanggung jawab yang diberikan oleh institusi, berdasarkan pada hal tersebut diharapkan efektifitas aparatur negara meningkat dan bersikap serta bertingkah laku disiplin, sebagaimana aturan yang berlaku ujar Nurminah.

    Sedangkan kedisiplinan aparatur negara dapat ditegakkan apabila peraturan-peraturan yang telah ditetapkan itu dapat diatasi oleh sebagian besar pegawainya dalam kenyataan, bahwa dalam suatu instansi apabila sebagian besar pegawainya mentaati segala peraturan yang telah ditetapkan, maka disiplin pegawai sudah dapat ditegakkaan, ujar nya.

Selanjutnya, terlebih untuk pegawai pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan ketatnya peraturan disiplin tersebut untuk kemudian sebagai reward maka Gubernur Kepulauan Bangka Belitung menerbitkan pergub mengenai pemberian uang makan berdasar pergub nomor 39 tahun 2015, selanjutnya pergub nomor 38 tahun 2015 berkenaan dengan pemberian tambahan penghasilan pegawai negeri sipil khusus pegawai pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dengan dinaikkan uang makan dan tunjangan bagi aparatur PNS provinsi , Kasubag Kepegawaian Disnakertrans Bangka Belitung berharap kiranya seluruh aparatur sipil negara beserta honorer lebih meningkatkan kinerja dan kedisiplinan dalam menjalankan amanah sebagai aparatur negara, ucap Nurminah menutup pembicaraan. (js)

Sumber: 
Humas Disnakertrans (js)
Penulis: 
Jeffrin PHM Siregar
Fotografer: 
Jeffrin PHM Siregar
Editor: 
Jeffrin PHM Siregar
Bidang Informasi: 
Pramas
Tags: 
Kepegawaian