Nomenklatur disnaker Babel

BAB XV

DINAS TENAGA KERJA

 

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

 

Pasal 243

  1. Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.
  2. Dinas Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  1. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan Provinsi;
  2. penyelenggaran kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan Provinsi;
  3. penyelenggaraan administrasi Dinas Tenaga Kerja;
  4. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Tenaga Kerja; dan
  5. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  1. Dinas Tenaga Kerja dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 

 

 

Pasal 244

  1. Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja terdiri atas:
  1. Kepala Dinas.
  2. Sekretariat, membawahkan:
  1. Subbagian Perencanaan;
  2. Subbagian Umum.
  1. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, membawahkan:
  1. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan;
  2. Seksi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan;
  3. Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial.
  1. Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, membawahkan:
  1. Seksi Pelatihan, Pemagangan, Sertifikasi dan Produktivitas;
  2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Informasi Pasar Kerja (IPK);
  3. Seksi Transmigrasi.
  1. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
  2. Kelompok Jabatan Fungsional.
  1. Bagan susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII  Peraturan Gubernur ini.

 

Bagian Kedua

Tugas Dan Fungsi

 

Paragraf 1

Kepala Dinas

 

Pasal 245

  1. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.
  2. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  1. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
  2. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
  3. penyelenggaraan administrasi Dinas Tenaga Kerja;
  4. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
  5. penyelenggaraan dan pengoordinasian UPTD;
  6. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
  7. penyelenggaraan pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
  8. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
  1. Uraian tugas Kepala Dinas meliputi:
  1. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Dinas Tenaga Kerja;
  2. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
  3. menyelenggarakan urusan pemerintahan Provinsi di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi meliputi bidang pengawasan ketenagakerjaan, pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial, bidang pelatihan, penempatan kerja dan transmigrasi, dan kesekretariatan, serta koordinasi dan pembinaan terhadap UPT;
  4. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
  5. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis serta pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
  6. menyelenggarakan bidang pengawasan ketenagakerjaan, pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial, bidang pelatihan, penempatan kerja dan transmigrasi,, serta UPTD;
  7. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
  8. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
  9. menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Dinas Tenaga Kerja;
  10. menyelenggarakan perumusan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LAKIP, LKPJ dan LPPD lingkup Dinas Tenaga Kerja;

 

  1. menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas Tenaga Kerja;
  2. menyelenggarakan penyampaian saran dan pertimbangan di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
  3. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas Tenaga Kerja;
  4. melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
  5. menyelenggarakan pengoordinasian dan pembinaan UPTD; dan
  6. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

 

 

Paragraf 2

Sekretariat

 

Pasal 246

  1. Sekretariat mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, membina, mengevaluasi,  mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi Dinas Tenaga Kerja meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta membantu Kepala Dinas Tenaga Kerja mengoordinasikan bidang-bidang.
  1. Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  1. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan bahan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi, yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
  2. penyelenggaraan dan  pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
  3. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Tenaga Kerja;
  4. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  5. penyelenggaraan  fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
  1. Uraian tugas Sekretariat meliputi:
  1. mengoordinasikan penyelenggaraan pengkajian program kerja sekretariat dan Dinas Tenaga Kerja;
  2. memverfikasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
  3. mengoordinasikan penyelenggaraan perencanaan;
  4. mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrasi keuangan  meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas Tenaga Kerja;
  5. mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrasi kepegawaian;
  6. mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/asset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas Tenaga Kerja;
  7. mengoordinasikan penyelenggaraan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas Tenaga Kerja serta UPTD;
  8. mengoordinasikan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Dinas Tenaga Kerja;

 

  1. mengoordinasikan penyelenggaraan pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LAKIP, LKPJ DAN LPPD lingkup Dinas Tenaga Kerja;
  2. mengoordinasikan dan mengolah bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas Tenaga Kerja;
  3. mengoordinasikan pengkajian bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
  4. mengoordinasikan penyelenggaraan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD;
  5. memverifikasi telaahan staf;
  6. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sekretariat dan Dinas Tenaga Kerja;
  7. mengevaluasi, memantau dan memverifikasi pelaporan sekretariat;
  8. melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  9. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
  1. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja.

 

Pasal 247

  1. Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja.
  2. Subbagian Perencanaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
  1. pelaksanaan penyusunan rencana dan program Dinas Tenaga Kerja;
  2. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan program dan pelaporan;
  3. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian program;
  4. pelaksanaan fasilitasi kerja sama dengan unit kerja terkait;
  5. pelaksanaan penyusunan laporan;
  6. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan Dinas Tenaga Kerja;
  7. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
  8. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
  1. Uraian tugas Subbagian Perencanaan meliputi:
    1. menyusun program kerja subbagian perencanaan;
    2. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan koordinasi dan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Tenaga Kerja;
    3. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan perencanaan dan pelaporan kegiatan Dinas Tenaga Kerja;
    4. melaksanakan penyusunan bahan pengendalian program Dinas Tenaga Kerja serta UPTD;
    5. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LAKIP, bahan LKPJ, dan bahan LPPD lingkup Dinas Tenaga Kerja;
    6. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas Tenaga Kerja;
    7. melaksanakan pengendalian kegiatan subbagian perencanaan;
    8. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan pemantauan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas Tenaga Kerja serta UPTD;

 

 

  1. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang Tenaga Kerja;
  2. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf;
  3. merencanakan dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan;
  4. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
  1. Subbagian Perencanaan dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

 

Pasal 248

  1. Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, urusan kerumahtanggaan, urusan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah, urusan kehumasan, urusan kepegawaian, dan keuangan  di lingkungan Dinas Tenaga Kerja.
  2. Subbagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
  1. pelaksanaan pengelolaan kearsipan;
  2. pelaksanaan pengelolaan kepustakaan;
  3. pelaksanaan pengelolaan data kepegawaian;
  4. pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan pegawai;
  5. pelaksanaan penyiapan bahan kesejahteraan pegawai;
  6. pelaksanaan penyiapan bahan efisiensi dan tata laksana;
  7. pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah;
  8. pelaksanaan penyelenggaraan kehumasan Dinas Tenaga Kerja;
  9. pelaksanaan penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas Tenaga Kerja;
  10. pelaksanaan perbendaharaan keuangan;
  11. pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
  12. pelaksanaan penyusunan pertanggungjawaban anggaran Dinas Tenaga Kerja;
  13. pelaksanaan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
  14. pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
  15. pelaksanaan koordinasi kegiatan termasuk penyelesaian hasil pengawasan;
  16. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  17. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
  1. Uraian tugas subbagian Umum meliputi:
    1. menyusun program kerja subbagian umum;
    2. merencanakan pengelolaan kearsipan;
    3. merencanakan pengelolaan kepustakaan;
    4. merencanakan pengelolaan data kepegawaian;
    5. menyiapkan bahan pembinaan pegawai;
    6. menyiapkan bahan kesejahteraan pegawai;
    7. menyiapkan bahan efisiensi dan tata laksana;
    8. merancang pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah;
    9. merencanakan penyelenggaraan kehumasan Dinas Tenaga Kerja;
    10. merencanakan penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas Tenaga Kerja;
    11. merencanakan penyusunan program kerja sub bagian keuangan;
    12. menyiapkan bahan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis keuangan;
    13. melaksanakan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
    14. melaksanakan pelayanan perbendaharaan;
    15. merancang dan melaksanakan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
    16. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
    17. merencanakan dan melaksanakan koordinasi kegiatan termasuk penyelesaian hasil pengawasan;
    18. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf;
    19. melaksanakan evaluasi dan pelaporan;
    20. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
    21. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
  2. Subbagian Umum dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

 

 

Paragraf 2

Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan,

Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial

 

Pasal 249

  1. Bidang pengawasan ketenagakerjaan, pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan ketenagakerjaan, pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial.
  2. Bidang pengawasan ketenagakerjaan, pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
    1. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan pengawasan ketenagakerjaan, pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial;
    2. penyelenggaraan koordinasi pengawasan ketenagakerjaan, pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial;
    3. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
    4. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
    5. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
  3. Uraian tugas Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial meliputi:
  1. mengoordinasikan pengawasan ketenagakerjaan, pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial;
  2. memverifikasi penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan bidang pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak;
  3. memverifikasi penyusunan bahan pelaksanaan pelayanan bidang pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak;
  4. memverifikasi penyusunan bahan evaluasi bidang pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak;
  5. memverifikasi penyusunan bahan pelaporan bidang pengawasan norma kerja, jaminan sosial, perempuan dan anak;
  6. memverifikasi rumusan kebijakan pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) daerah Provinsi;
  7. mengoordinasikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
  8. mengoordinasikan pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan, pelaksanaan mogok kerja dan penutupan perusahaan;
  9. mengoordinasikan pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Bipartit di Perusahaan;
  10. mengawasi pemberian fasilitasi dan/atau mediasi terhadap potensi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan;
  11. mengoordinasikan pembinaan, penyuluhan, bimbingan, dan monitoring hubungan industrial;
  12. memverifikasi bahan kebijakan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsin(UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK);
  13. mengoordinasikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pengawasan ketenagakerjaan, pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial;
  14. melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  15. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
  1. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

 

 

Pasal 250

  1. Seksi pengawasan ketenagakerjaan mempunyai tugas mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pengawasan ketenagakerjaan.
  2. Seksi pengawasan ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
    1. pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan norma kerja, penyelenggaraan fasilitas dan lembaga kesejahteraan pekerja serta norma jaminan sosial tenaga kerja;
    2. pelaksanaan dan perencanaan pembinaan dan pengawasan norma keselamatan kerja;
    3. pelaksanaan dan perencanaan pembinaan dan pengawasan norma kesehatan dan lingkungan kerja;
    4. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
    5. pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pembuatan laporan; dan
    6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
  3. Uraian tugas Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan meliputi:
  1. menyusun rumusan kebijakan teknis Pembinaan dan pengawasan norma kerja, penyelenggaraan fasilitas dan lembaga kesejahteraan pekerja serta norma jaminan sosial tenaga kerja;
  2. merencanakan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan norma keselamatan kerja;
  3. merencanakan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan norma kesehatan dan lingkungan kerja;
  4. menyiapkan bahan dan menyusun rumusan kebijakan teknis  pengawasan ketenagakerjaan;
  5. melaksanakan pelayanan pengawasan ketenagakerjaan;
  6. menyusun bahan evaluasi pengawasan ketenagakerjaan;
  7. menyusun bahan pelaporan pengawasan ketenagakerjaan;
  8. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
  9. melaksanakan evaluasi, monitoring dan pembuatan laporan kegiatan; dan
  10. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
  1. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial.

 

 

Pasal 251

  1. Seksi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan mempunyai tugas mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis penegakan hukum ketenagakerjaan.
  2. Seksi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
  1. pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan teknis pembinaan hukum terhadap pelanggaran norma kerja dan norma keselamatan dan kesehatan kerja;
  2. pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan teknis penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja;
  3. pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan teknis penegakan disiplin dan kode etik pegawai pengawas ketenagakerjaan;
  4. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
  5. pelaksanaan evaluasi, monitoring dan laporan; dan
  6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
  1. Uraian tugas seksi penegakan hukum ketenagakerjaan meliputi:
  1. menyusun rumusan kebijakan teknis pembinaan hukum terhadap pelanggaran norma kerja dan norma keselamatan dan kesehatan kerja;
  2. menyusun rumusan kebijakan teknis penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja;
  3. menyusun bahan pelaksanaan penegakan disiplin dan kode etik pegawai pengawas ketenagakerjaan;
  4. merencanakan dan menyusun rumusan kebijakan teknis tugas PPNS dan staf yang berada di bawah seksi penegakan hukum ketenagakerjaan;
  5. merencanakan dan melaksanakan pembinaan hukum terhadap pelanggaran norma kerja dan keselamatan dan kesehatan kerja;
  6. menyusun rumusan kebijakan teknis koordinasi, konsultasi dan konsolidasi dalam upaya penyelesaian hukum pelangagaran norma kerja dan keselamatan dan kesehatan kerja;
  7. merencanakan dan melaksanakan pengawasan, pengamatan, pencarian, pengumpulan bahan dan keterangan terkait tindak pidana ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja;
  8. merencanakan dan melaksanakan penyelidikan  tindak pidana ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja;
  9. menyusun laporan pelaksanaan disiplin dan kode etik pegawai pengawas ketenagakerjaan;
  10. menyusun laporan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja;
  11. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
  12. melaksanakan evaluasi, monitoring dan laporan; dan
  13. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
  1. Seksi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial.

 

 

Pasal 252

  1. Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial .
  2. Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
    1. pelaksanaan penyusunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis program kegiatan bidang hubungan industrial;
    2. pelaksanaan penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis penyempurnaan standar pelaksanaan persyaratan kerja, pengupahan dan jaminan sosial, kelembagaan dan organisasi pekerja dan pengusaha serta penyelesaian perselisihan;
    3. pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan teknis persyaratan kerja, pengupahan dan jaminan sosial, kelembagaan dan organisasi pekerja dan pengusaha serta penyelesaian perselisihan;
    4. pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan teknis rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan;
    5. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
    6. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
    7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
  3. Uraian tugas Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial meliputi:
  1. menyusun dan menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis program kegiatan bidang hubungan industrial;
  2. menyusunan rumusan kebijakan teknis standar pelaksanaan persyaratan kerja, pengupahan dan jaminan sosial, kelembagaan dan organisasi pekerja dan pengusaha serta penyelesaian perselisihan;
  3. menyusun rumusan kebijakan teknis persyaratan kerja, pengupahan dan jaminan sosial, kelembagaan dan organisasi pekerja dan pengusaha serta penyelesaian perselisihan;
  4. menyusun rumusan kebijakan teknis rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan;
  5. mengkaji ulang hasil analisis dokumen pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Daerah Provinsi;
  6. merencanakan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengesahan Peraturan Perusahaan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama;
  7. merencanakan dan melaksanakan bimbingan teknis penerapan truktur dan skala upah, Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK);
  8. merancang pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan, pelaksanaan mogok kerja, dan penutupan perusahaan;
  9. merencanakan dan melaksanakan pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Bipartit di perusahaan;
  10. merencanakan dan melaksanakan pemberian fasilitasi dan/atau mediasi terhadap potensi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan;
  11. merencanakan dan melaksanakan pembinaan, penyuluhan, bimbingan dan monitoring hubungan industrial;
  12. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan hubungan industrial;
  13. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  14. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
  1. Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial.

 

Paragraf 3

Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi

 

Pasal 253

  1. Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pelatihan, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi.
  2. Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  1. penyelenggaraan dan pengorganisasian penyusunan rumusan kebijakan teknis pelatihan, pemagangan sertifikasi, penyebaran informasi pasar kerja, bursa kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kerja, pendataan tenaga kerja asing, penyiapan lahan dan pengelolaan permukiman, penyuluhan dan pengadaan sarana transmigrasi, pembinaan dan pengembangan usaha;
  2. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan pelatihan, pemagangan sertifkasi, penyebaran informasi pasar kerja, bursa kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kerja, pendataan tenaga kerja asing, penyiapan lahan dan pengelolaan permukiman, penyuluhan dan pengadaan sarana transmigrasi, pembinaan dan pengembangan usaha;
  3. penyelenggaraan promosi pelatihan, pemagangan sertifkasi, penyebaran informasi pasar kerja, bursa kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kerja, pendataan tenaga kerja asing, penyiapan lahan dan pengelolaan permukiman, penyuluhan dan pengadaan sarana transmigrasi, pembinaan dan pengembangan usaha;
  4. penyelenggaraan verifikasi bahan pelatihan, pemagangan sertifkasi, penyebaran informasi pasar kerja, bursa kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kerja, pendataan tenaga kerja asing, penyiapan lahan dan pengelolaan permukiman, penyuluhan dan pengadaan sarana transmigrasi, pembinaan dan pengembangan usaha;
  5. penyelenggaraan evaluasi dan pengendalian pelatihan, pemagangan sertifkasi, penyebaran informasi pasar kerja, bursa kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kerja, pendataan tenaga kerja asing, penyiapan lahan dan pengelolaan permukiman, penyuluhan dan pengadaan sarana transmigrasi, pembinaan dan pengembangan usaha;
  6. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
  7. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  8. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
  1. Uraian tugas Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi meliputi:
  1. mengoordinasikan, memverifikasi penyusunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan dan mengembangkan program  bidang pelatihan, penempatan tenaga kerja dan trasmigrasi;
  2. memverifikasi penyusunan rumusan kebijakan rencana strategis, program dan kegiatan, kebijakan teknis pelaksanaan tugas pedoman kerja di bidang pelatihan, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi;
  3. mempromosikan, menginformasikan dan akreditasi pelaksanaan serta  mengawasi status akreditasi lembaga pelatihan kerja;
  4. mengoordinasikan, memverifikasi kajian kebutuhan, penyiapan bahan calon peserta serta penyiapan sarana dan prasarana pelatihan berbasis kompetensi;
  5. memverifikasi penyiapan bahan dan penyusunan program pelatihan dan pemagangan, instruktur dan tenaga pelatihan;
  6. mengoordinasikan dan mempromosikan pengukuran produktivitas tingkat daerah Provinsi;
  7. memverifikasi penyusunan perumusan kebijakan teknis penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri;
  8. mengoordinakan pelaksanaan program penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
  9. mempromosikan informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
  10. mengoordinasikan penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
  11. mengoordinasikan perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
  12. memverifikasi penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) Kabupaten/Kota;
  13. mempromosikan informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja di dalam dan di luar negeri (dalam hubungan kerja dan di luar hubungan kerja);
  14. mengoordinasikan dan mengevaluasi penyiapan sarana dan prasarana pelaksanaan terkait penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota;

 

 

  • memverifikasi dan mengevaluasi dokumen pengesahan perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) perpanjangan kepada pemberi kerja Tenaga Kerja Asing (TKA) yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA dan lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
  • mengoordinasikan sosialisasi terhadap substansi perjanjian penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri;
  • mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan kepada Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dan Cabang Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS);
  • mengoordinasikan pelayanan bursa kerja melalui fasilitasi pertemuan dan / atau kerjasama dengan perusahaan;
  • mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan terhadap Bursa Kerja Khusus (BKK);
  • mengoordinasikan penyusunan rumusan kebijakan rencana teknis tata ruang permukiman dan penyediaan lahan areal transmigrasi;
  • memverifikasi usulan penerbitan Surat Keterangan Hak Pengelolaan Lahan (SK HPL) dan Sertifikat HPL (Hak Pengelolaan Lahan;
  • mengoordinasikan pengelolaan sarana dan prasarana, penempatan dan perbekalan transmigran serta penataan lingkungan transmigrasi;
  • mengoordinasikan penyuluhan dan bimbingan peningkatan keterampilan transmigrasi dalam pengembangan usaha transmigrasi;
  • mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi, monitoring dan laporan kegiatan;
  • melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
  • melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
  1. Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

 

Pasal 254

  1. Seksi Pelatihan,  Pemagangan, Sertifikasi dan Produktivitas mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pelatihan,  pemagangan, sertifikasi dan produktivitas.
  2. Seksi Pelatihan,  Pemagangan, Sertifikasi dan Produktivitas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
  1. pelaksanaan Penyusunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis pelatihan, pemagangan dan sertifikasi melalui pembinaan lembaga pelatihan kerja (LPK), pembinaan usaha kerja mandiri serta produktivitas tenaga kerja untuk mengatasi pengangguran;
  2. pelaksanaan dan perencanaan kebijakan pelatihan, pemagangan dan sertifikasi melalui pembinaan lembaga pelatihan kerja (LPK), pembinaan usaha kerja mandiri serta produktivitas tenaga kerja;
  3. pelaksanaan pengkajian ulang hasil analisis kebijakan pelatihan, pemagangan dan sertifikasi;
  4. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
  5. pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pembuatan laporan; dan
  6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
  1. Uraian tugas Seksi Pelatihan, Pemagangan, Sertifikasi dan Produktivitas meliputi:
    1. menyusun bahan rumusan kebijakan teknis pelatihan, pemagangan dan sertifikasi;
    2. merencanakan kebijakan pelatihan, pemagangan dan sertifikasi;
    3. mengkaji ulang hasil analisis kebijakan pelatihan, pemagangan dan sertifikasi;
    4. merencankan dan melaksanakan promosi dan informasi akreditasi kepada lembaga pelatihan kerja;
    5. merencanakan dan melaksanakan pembinaan program Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK);
    6. merencanakan dan melaksanakan program pelatihan dan On The Job Training (OJT);
    7. merencanakan dan menyiapkan bahan instruktur dan tenaga pelatihan;
    8. merancang dan mempromosikan peningkatan produktivitas;
    9. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelatihan, pemagangan dan sertifikasi;
    10. merencanakan dan melaksanakan akreditasi lembaga pelatihan kerja;
    11. merencanakan dan melaksanakan program uji kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja;
    12. merancang dan mengembangkan kerjasama dengan perusahaan;
    13. melaksanakan dan mengevaluasi pembentukan komite akreditasi lembaga pelatihan kerja dan penyiapan asesor akreditasi;
    14. mengkaji ulang hasil analisis kebutuhan pelatihan berbasis kompetensi;
    15. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
    16. melaksanakan evaluasi, monitoring dan laporan laporan; dan
    17. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
  2. Seksi Pelatihan, Pemagangan, Sertifikasi dan Produktivitas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

 

Pasal 255

  1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Informasi Pasar Kerja (IPK) mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Informasi Pasar Kerja (IPK).
  2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Informasi Pasar Kerja (IPK) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
  1. pelaksanaan penyusunan dan penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
  2. pelaksanaan perancangan kebijakan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
  3. pelaksanaan pengembangan, pembuatan konsep dan pengkajian ulang hasil analisis kebijakan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
  4. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
  5. pelaksanaan evaluasi, monitoring dan laporan; dan
  6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
  1. Uraian tugas Seksi Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Informasi Pasar Kerja (IPK) meliputi:
    1. menyusun rumusan kebijakan teknis Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
    2. merancang dan melaksanakan kebijakan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
    3. mengembangkan, membuat konsep dan mengkaji ulang hasil analisis kebijakan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja;
    4. merencanakan dan mempromosikan informasi pasar kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
    5. merencanakan  dan menyusun program kerja, mengelola penyelenggaraan penyuluhan dan bimbingan jabatan;
    6. mengkaji kelengkapan persyaratan penerbitan izin LPTKS Kabupaten/Kota;
    7. mengkaji ulang hasil analisis dan klasifikasi dokumen pengesahan RPTKA Perpanjangan, Penerbitan IMTA perpanjangan kepada pemberi kerja TKA yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA dan lokasi kerja dalam 1 (satu) Provinsi;
    8. merencanakan dan menyiapkan sarana dan prasarana dan pemantauan evaluasi hasil penerbitan RPTKA perpanjangan serta IMTA perpanjangan;
    9. merencanakan dan menyiapkan sarana dan prasarana terkait penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja keluar negeri kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
    10. merencanakan dan menyiapkan Sumber Daya Manusia untuk melakukan pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI, penyiapan sarana dan prasarana untuk pemberdayaan TKI purna, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja keluar negeri pada Pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
    11. merencanakan dan mempromosikan informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja di dalam dan di luar negeri (dalam hubungan kerja dan diluar hubungan kerja);
    12. merencanakan dan menyiapkan sumber daya yang dibutuhkan dalam pengukuran produktivitas Provinsi;
    13. merancang dan melaksanakan evaluasi, monitoring dan laporan pengukuran produktivitas Provinsi;
    14. mengkaji kebutuhan pelatihan kewirausahaan, tenaga kerja mandiri dan teknologi tepat guna;
    15. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
    16. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
  2. Seksi Seksi Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Informasi Pasar Kerja (IPK) dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

 

 

 

 

Pasal 256

  1. Seksi Transmigrasi mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis Transmigrasi.
  2. Seksi Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
  1. pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan teknis penyiapan lahan dan pengelolaan permukiman, pengadaan sarana transmigrasi, penyuluhan, pembinaan dan pengembangan usaha transmigrasi;
  2. pelaksanaan penyusunan rumusan kebijakan teknis penyiapan lahan dan pengelolaan permukiman, pengadaan sarana transmigrasi, penyuluhan, pembinaan dan pengembangan usaha transmigrasi;
  3. pelaksanaan pengembangan, dan pengkajian ulang hasil analisis kebijakan penyiapan lahan dan pengelolaan permukiman, pengadaan sarana transmigrasi, penyuluhan, pembinaan dan pengembangan usaha transmigrasi;
  4. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
  5. pelaksanaan evaluasi, monitoring dan laporan; dan
  6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
  1. Uraian tugas Seksi Transmigrasi meliputi:
  1. menyusun rumusan kebijakan teknis penyiapan lahan dan pengelolaan permukiman, pengadaan sarana transmigrasi, penyuluhan, pembinaan dan pengembangan usaha transmigrasi;
  2. menyusun rumusan kebijakan  teknis tata ruang penyediaan lahan dan pengelolaan permukiman transmigrasi Clean and Clear (2C) dan 4L (Layak huni, Layak berkembang, Layak usaha, dan Layak lingkungan;
  3. merencanakan dan merancang jaminan hidup warga trans UPT Binaan;
  4. merencanakan dan melaksanakan penyuluhan dan bimbingan peningkatan transmigrasi dalam pengembangan usaha;
  5. merencanakan dan melaksanakan usulan  penerbitan Surat Keterangan Hak Pengelolaan Lahan (SK HPL) dan Sertifikat HPL (Hak Pengelolaan Lahan ;
  6. merancang dan melaksanakan Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) penempatan transmigrasi;
  7. merancang dan mengembangkan usaha ekonomis produktif warga transmigrasi;
  8. merencanakan dan membuat konsep sarana dan prasarana transmigrasi;
  9. mengkaji ulang hasil analisis penyelesaian hak atas tanah transmigrasi;
  10. menyusun rumusan kebijakan teknis pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan peningkatan keterampilan transmigrasi dalam pengembangan usaha transmigrasi;
  11. melaksanakan pembinaan mental spritual, adat istiadat, seni budaya dan lingkungan sosial;
  12. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
  13. melaksanakan evaluasi, monitoring dan pembuatan laporan;
  14. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
  1. Seksi Transmigrasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

 

Kategori Info Publik: 
Kategori Konten: