Skala Upah 2016 di Babel

Pangkalpinang, Berkenaan dengan tingkat kesejahteraan kehidupan buruh di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung belum menetapkan secara sah untuk skala upah minimum provinsi senilai Rp.2.341.500 di tahun 2016.

Menurut Kepala Disnakertrans Bangka Belitung, Didik Suprapto,SH , pihaknya belum bisa mengambil keputusan berkenaan dengan skala upah di Bangka Belitung senilai Rp.2.341.500,-,sebab kami menunggu surat edaran dari Gubernur, jika sudah ada surat edaran dari gubernur berkenaan dengan skala upah minimum untuk wilayah Bangka Belitung, maka pihaknya akan segera mensosialisasikan dan menyurati kesemua lini sektor perusahaan. Dengan demikian untuk sementara untuk skala upah di Babel masih merunut pada nominal lama senilai Rp.2.100.000,-, akan tetapi jika para pengusaha hendak menetapkan skala upah dengan nominal terbaru maka aadalah lebih baik ditinjau dari segi income bagi para pekerja.

Sementara Didit  menjelaskan bahwa berkenaan dengan peraturan pemerintah tentang  pengupahan, memberi kesempatan bagi pengusaha paling lama dua tahun terhitung sejak diundangkan agar menerapkan aturan tersebut, upah minimum ditujukan untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun, sedangkan bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun, besaran kenaikan upah dirundingkan secara bipartit antara pekerja dan pengusaha.

Sedangkan dalam menyusun struktur dan skala upah, pengusaha harus memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja dan kompetensi.Setelah dibentuk, struktur dan skala pengupahan itu wajib diberitahukan kepada seluruh pekerja, imbuh Didik Suprapto.

Ia mengingatkan, bagi pengusaha yang tidak menyusun dan menerapkan skala upah dan struktur pengupahan serta tidak memberitahukan struktur dan skala upah kepada pekerja maka sanksi administratif siap mengancam, bagi pengusaha yang tidak menyusun, menetapkan dan menerapkan struktur dan skala upah serta tidak memberikannya kepada seluruh pekerja maka akan dikenakan sanksi tegas," papar Didik.

Selain itu Didik menyebutkan, struktur dan skala upah harus dilampirkan oleh perusahaan pada saat permohonan pengesahan dan pembaruan peraturan perusahaan atau pendaftaran, perpanjangan dan pembaruan Perjanjian kerja Bersama (PKB), karena bisa saja dalam prakteknya para pengusaha menyusun dan menerapkan struktur dan skala pengupahan serta memberikannya kepada seluruh pekerja dalam bentuk PP, PKB atau Surat Edaran Perusahaan. Sudah ada tekniknya bagi pihak kami bagaimana untuk melakukan pengawasan dan menerapkan sanksi itu dan  kami akan berupaya keras menjalankannya," lanjut Kepala Disnakertrans Babel.

Berkenaan dengan pengenaan sanksi administratif itu tidak menghapus sanksi pidana pengupahan, karena sejumlah ketentuan terkait pengupahan yang ada sanksi pidananya seperti aturan tentang upah harus dibayar paling rendah sesuai upah minimum dan pembayaran upah lembur, dan sanksi pidana itu diantaranya diatur dalam UU nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, jelas Didik Suprapto.(js)

Sumber: 
Disnakertrans Pemprov Kep Bangka Belitung
Penulis: 
Jeffrin PHM Siregar
Fotografer: 
Jeffrin PHM Siregar
Editor: 
Jeffrin PHM Siregar
Bidang Informasi: 
Pramas
Tags: 
Kadis

Berita

Kadisnaker Babel,Didik Suprapto
28/12/2017 | dinas tenaga kerja Pemp...
Penghargaan Paramakarya Bagi Pemerintah Prov Babel
22/12/2017 | BPPD Pemprov Kep Babel...
30/10/2017 | Disnaker Pemprov Kep Ba...
Pembukaan Pelaksanaan Pelatihan Kejuruan Angkatan III Tahun 2017
28/09/2017 | Dinas Tenaga Kerja Pemp...
Penutupan Pelatihan Angkatam III di Tahun 2017
31/08/2017 | Disnaker Pemprov Ke Bab...
Pertemuan Rutin Bulanan
25/08/2017 | Disnaker babel
05/04/2017 | BLKI Disnakertrans Pemp...
05/04/2017 | BPJS Ketenagakerjaan...
Pertemuan Bulanan DWP Disnaker Pemprov Kep Babel
04/04/2017 | Dinas Tenaga Kerja Pemp...