Pangkalpinang, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Disnakertrans Babel) beberapa waktu lalu melaksanakan pertemuan melakukan koordinasi antar dinas tenaga kerja se Kabupaten/Kota se Bangka Belitung.
Dalam arahan dan paparan tersebut selaku narasumber dari Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Mardani S.Si menyampaikan beberapa hal pokok berkenaan dengan isu strategis pembangunan di tahun 2017, diantaranya berkenaan dengan pemerintahan, infrasturktur, lingkungan hidup, ekonomi dan sosial budaya.
Kelima hal tersebut merupakan tujuan atau sasaran yang hendak dituju untuk memastikan ketercapaian prinsip kemandirian, kemajuan dan keadilan yang didasarkan pada daya saing yang optimal dengan didukung oleh sinergisitas antar daerah dan meratanya hasil pembangunan antar kawasan pedesaan dan perkotaan, ujar Mardani.
Untuk kelima indikator tersebut dapat dipilah secara detail lagi, yakni untuk indikator ekonomi, faktor penentu adalah : dapat diukur melalui laju lambatnya pertumbuhan ekonomi, menurunnya daya beli masyarakat, fluktuasi inflasi yang cenderung tajam, disparitas pembangunan berkecenderungan stagnan, dan pengembangan komoditas ungulan dan koperasi komoditi, papar nya.
Indikator kedua pemerintahan, faktor penentu diukur dari tingkat pelayanan publik masih dalam kategori yang bagaimana, adanya pelaksanaan pemilukada serentak, masih rendahnya sinergi antar sektor, antar pemerintaha dalam pegembangan wilayah. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan hidup, faktor penentu dapat diukur dengan menurunnya kualitas lingkungan hidup, restorasi lahan kritis dan lahan eks tambang masih minim, meningkatnya anomali perubahan ikllim dan pemanfaatan ruang belum tertata dan terkelola, jelas Bappeda Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Kemudian indikator keempat sosial Budaya dapat diukur dengan meningkatnya angka pengangguran, peningkatan kualitas pendidikan yang mengalami stagnasi, dan masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kelima infrastruktur, dapat diukur dengan kualitas dan kuantitas infrasturktur perhubungan yang masih rendah dan ketersediaan pasokan listrik masih rendah, jelas Mardani.
Hal tersebut menurut nya sebagai upaya untuk mewujudkan kemandirian, kemajuan, keadilan, daya saing, dan pemerataan pembangunan antar daerah dan perkotaan sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 45”... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa....,papar Mardani menutup arahan bagi dinas Kabupaten/Kota se Bangka Belitung. (js)
