Bank Data

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut,diperlukan sasaran-sararan dan indikator ketercapaiannya yang secara rinci ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan wajib untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa Laporan Kinerja yang disampaikan kepada atasan kepala instansi, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas dan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan Kinerja tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam rangka pelaksanaan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun Laporan  Kinerja periode Tahun 2016.

Sejalan dengan tugas dan fungsinya di bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghadapi permasalahan utama ketenagakerjaan yaitu tingginya angka pengangguran terbuka. Sementara itu di bidang ketransmigrasian permasalahan yang timbul adalah terbatasnya lahan untuk pembukaan wilayah transmigrasi yang baru dan secara eksternal karena masih sentralistiknya mekanisme pengiriman transmigran.

1.2  Tujuan

Laporan Kinerja disusun dengan tujuan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2016 berdasarkan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 serta Indikator Kinerja Utama Tahun 2016.

1.3 Dasar Hukum

1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan  Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2009 tentang perubahan terhadap Undang-undang No. 15 Tahun 1997 tentang ketransmigrasian;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Instruksi Presiden  RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

1.4 Tugas dan Fungsi

Tugas Pokok Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah :

"menciptakan sinergitas dan konektivitas pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang mandiri dan maju"

Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung :

"menjadikan Dinas Tenaga Kerja sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung"

1.5. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 54 tanggal 21 November 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sesuai Peraturan Daerah tersebut Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai            berikut :

• Kepala Dinas
• Sekretariat, terdiri dari :

a. Sub Bagian Keuangan;

b. Sub Bagian Umum;

c. Sub Bagian Kepegawaian.

• Bidang-bidang, terdiri dari :

1. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, yang meliputi :

1. Seksi Pelatihan, Pemagangan dan Sertifikasi;
2. Seksi Informasi Kerja dan Bursa Kerja;
3. Seksi Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Tenaga Asing.

2.   Bidang Pengawasan dan Hubungan Industrial, yang meliputi:

1. Seksi Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja ;
2. Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja ;
3. Seksi Syarat Kerja dan Penyelesaian Perselisihan.

3.    Bidang Transmigrasi, yang meliputi :

1. Seksi Pengadaan Sarana Transmigrasi ;
2. Seksi Penyiapan Lahan dan Pengelola Permukiman;
3. Seksi Penyuluhan, Pembinaan dan Pengembangan Usaha.

4.  Bidang Bina Program, Pelaporan dan Evaluasi, yang meliputi::

1. Seksi Perencanaan Program;
2. Seksi Pelaporan;
3. Seksi Evaluasi.

• Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), terdiri dari :

1. UPTD Balai Latihan Kerja Industri (BLKI)

1. Subbag TU
2. Seksi Pengembangan dan Pemasaran
3. Seksi Pelatihan Sertifikasi dan Pemagangan

2. UPTD Balai Peningkatan Produktivitas Daerah (BPPD)

1. Seksi Perencanaan dan Pemasaran
2. Seksi Pelatihan dan Produktifitas 
3. Subbag Tata Usaha

3. UPTD Balai Hyperkes 

1. Seksi Hygenis Perusahaan dan Kesehatan Kerja
2. Seksi Perencanaan dan Program
3. Subbag Tata Usaha

• Kelompok Jabatan Fungsional , terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

• Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015

Jumlah pegawai pada Tahun 2016 sebanyak 170 orang terdiri atas PNS dan tenaga honorer,untuk tenaga PNS berjumlah 106 orang dan tenaga honorer berjumlah 64 orang.

Tabel 1.1.

Jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

PERENCANAAN KINERJA

1.    Rencana Strategis Tahun 2012-2017

1.   Visi dan Misi

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai visi yaitu “Terwujudnya sinergitas dan konektivitas pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang mandiri, maju, berkeadilan serta berdaya saing “.

Upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut adalah:

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang potensial, mandiri dan bertanggung jawab;
2. Menciptakan dan mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten untuk menyelenggarakan dan mengembangkan keterampilan masyarakat sesuai dengan kebutuhan pasar kerja melalui pelatihan kompetensi dan berbasis masyarakat;
3. Menciptkan ketenangan bekerja dan berusaha melalui Hubungan Industrial yang harmonis antara Pemerintah, pengusaha dan para pekerja;
4. Menciptakan perlindungan kerja melalui kesehatan, keselamatan kerja (K3);
5. Menciptakan kawasan transmigrasi yang berwawasan C2 dan L4 serta transmigrasi yang mandiri dan berwawasan nasional.

1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
2.  

1. Tersedianya tenaga kerja yang kompeten, produktif dan berdaya saing sesuai dengan perkembangan pasar kerja serta menciptakan wirausaha baru;
2. Terciptanya Hubungan Industrial (HI) yang harmonis dan pengawasan ketenagakerjaan secara mandiri, tidak memihak, profesional dan seragam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. Terwujudnya permukiman dan kawasan transmigrasi menjadi tempat tinggal dan tempat usaha yang layak.

1. Meningkatnya kualitas tenaga kerja ;
2. Terwujudnya Hubungan Industrial yang harmonis dan meningkatnya kesejahteraan tenaga kerja ;
3. Meningkatnya perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan ;
4. Berkembangnya masyarakat dan kawasan transmigrasi.

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator terlampir dalam tabel di halaman lampiran.

1. Program pendukung dan prioritas

Program dan kegiatan pendukung :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran

Terdiri dari kegiatan :

• Penyediaan jasa surat menyurat
• Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
• Penyediaan jasa administrasi keuangan
• Penyediaan jasa kebersihan kantor
• Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor
• Penyediaan alat tulis kantor
• Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
• Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor
• Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan
• Penyediaan bahan logistik kantor
• Penyediaan makanan dan minuman
• Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
• Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
• Peningkatan Fungsi Pelayanan Perkantoran (UPTD BLKI)
• Peningkatan Fungsi Pelayanan Perkantoran (UPTD Hyperkes)
• Peningkatan Fungsi Pelayanan Perkantoran (UPTD BPPD)
• Operasional kios 3 in 1
• Fasilitasi tim penilai angka kredit (TPAK) fungsional provinsi
• Pemeliharaan gedung UPTD BLKI
• Koordinasi, Konsultasi ke dalam Daerah

1. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Terdiri dari kegiatan :

• Pembangunan Tempat Parkir pada UPTD
• Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
• Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
• Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1. Program peningkatan disiplin aparatur

Terdiri dari kegiatan :

• Pengadaan pakaian dinas serta perlengkapannya

1. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Terdiri dari kegiatan :

• Rapat Koordinasi Ketenagakerjaan Dan Ketransmigrasian
• Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kepelatihan dan Instruktur BLKI (Informal)

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, terdiri kegiatan :

• Penyusunan Laporan Ketenagakerjaan Dan Ketransmigrasian
• Monitoring Dan Evaluasi Program Ketenagakerjaan Dan Ketransmigrasian
• Pembangunan Aplikasi Data Base Ketenagakerjaan

Program prioritas :

1. Program pengembangan HI dan jamsostek, terdiri dari kegiatan:

• Rapat LKS Tripartit dan Pembahasan Masalah Ketenagakerjaan
• Bimtek Tatacara Pembuatan Pendaftaran dan Pengesahan PP/PKB
• Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial (PPHI )
• Forum Mediator Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
• Pemberdayaan Dewan Pengupahan dan rapat Pembahasan UMP, Survey KHL dan Sosialisasi Upah Minimum

1. Program perlindungan TK dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan, terdiri kegiatan :

• Sosialisasi Norma Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ( SMK3)
• Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan
• Gema Bulan Bhakti K3 Prov. Kep. Bangka Belitung
• Pengawasan Pelaksanaan Wajib Lapor Konstruksi
• Pembinaan Petugas P3K di Perusahaan
• Kalibrasi Alat Pemeriksaan Kesehatan Dan Pengujian  Lingkungan
• Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dan Lingkungan Kerja Sektor UMKM (UPTD Hyperkes)

1. Program peningkatan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja, terdiri dari kegiatan :

• Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Tenaga Kerja Mandiri
• Bimtek Penerapan Tata Kelola LPK
• Pelatihan Kewirausahaan Mandiri Bagi Pemula
• Rapat Koordinasi Teknis Peningkatan Produktivitas Daerah
• Bimtek Metodologi Pelatihan bagi Instruktur Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

1. Program penempatan dan perluasan kesempatan kerja, terdiri dari kegiatan :

• Sosialisasi Peraturan Penempatan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Negeri
• Pengelolaan Penjabaran Indeks Pencari Kerja
• Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja di Kabupaten/Kota
• Pembinaan Desa Produktif
• Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Produktif
• Pembinaan dan Pendayagunaan TKA

1. Program Perencanaan tenaga kerja, terdiri dari kegiatan :

• Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Kabupaten/kota

1. Program pembangunan kawasan transmigrasi, terdiri dari kegiatan :

• Rapat Koordinasi Tim Pokja Pembangunan KTM Tk. Provinsi
• Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Transmigrasi
• Peningkatan Kerjasama Antara Wilayah, Antara Pelaku dan Sektor dalam Pengembangan Wilayah Transmigrasi
• Penataan Lingkungan Transmigrasi

7. Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi, terdiri dari kegiatan :

• Peningkatan Kapasitas SDM Kawasan Tranmigrasi
• Penyerasian Lingkungan di Kawasan Transmigrasi
• Pelaksanaan hari Bakti Tranmigrasi Ke 65

2.2   Perencanaan Kinerja Tahun 2016

Kinerja organisasi pada dasarnya adalah bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuan dan sasarannya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan memperhatikan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya. Perencanaan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016.

Penetapan Kinerja adalah Indikator Kinerja yang ditetapkan selama 5 tahun yang tercantum didalam Renstra Tahun 2012-2017. Sedangkan Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2016 adalah indikator kinerja program yang terdapat dalam RPJMD.

Tabel 2.1

PERJANJIAN KERJA TAHUN 2016

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja bertujuan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan.

Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi  dengan satuan pengukuran dalam bentuk  persentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah. Persentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

Penghitungan persentase pencapaian rencana kinerja perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

Selanjutnya, pemaknaan dari capaian nilai kinerja dibagi berdasarkan klasifikasi berikut :

Memperhatikan tugas dan fungsi, maka dalam menghitung pengukuran kinerja rumus yang digunakan adalah rumus 1 dan 2 seperti tersebut diatas. 

Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dan pencapaian sasaran strategi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sebab-sebab tercapai dan tidaknya kenerja yang diharapkan.

3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2016

Berikut ini tabel perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2016 :

Tabel 3.1

Pengukuran Kinerja

Data capaian realisasi dari indikator kinerja bersumber dari data SPM semester II Tahun Anggaran 2016 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dapat dilihat di halaman  lampiran.

Dari tabel 3.1 dapat dilihat bahwa dari 8 indikator sasaran diatas 3 indikator capaian realialisasinya sangat baik, 3 indikator capaian realisasinya baik dan ada 2 indikator capaian realisasinya kurang.

1.       Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Tahun-tahun lalu dan target sesuai    dengan renstra

Berikut ini realisasi kinerja Tahun 2014, 2015 dan 2016 dibandingkan dengan target jangka menengah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Disnakertrans Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017.

Tabel 3.2

Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Target Tahun 2017

Target kinerja selama 5 tahun dan capaian kinerja dapat dilihat dalam halaman lampiran.

Dari tabel 3.2 diatas dapat dijelaskan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bangka Belitung bilah dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya dan target tahun terakhir renstra sebagai berikut :

1. Sasaran meningkatnya kualitas tenaga kerja, dengan 3 indikator :

Indikator Jumlah  tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Tahun 2016

Realisasi kinerja sebesar 9,32% didapat dari laporan SPM semester II Tahun 2016, terlampir dalam halaman lampiran

Tahun 2016 realisasi kurang dari target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya jumlah ini mengalami penurunan secara persentase tetapi bila dilihat dari jumlah tenaga kerja yang mendaftar dan jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi mengalami kenaikan. Tahun 2014  jumlah tenaga kerja yang mendaftar sebanyak 48 orang dan yang mendapat pelatihan sebanyak 48 orang atau 100%. Tahun 2015 jumlah tenaga kerja yang mendaftar sebesar 532 orang dan yang mendapat pelatihan sebanyak 464 orang atau 87,22%, sedangkan pada tahun 2016 tenaga kerja yang mendaftar sebanyak 5.803 orang dan yang mendapatkan pelatihan sebanyak 541 orang atau 9,32%.

grafik perbandingan antara target dan realisasi tahun 2014-2016

Hal tersebut dapat digambarkan pada tabel  di bawah ini :

Realisasi Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi tahun 2014 - 2016

Realisasi kinerja tahun 2014 sebesar 100%, 2015 sebesar 87,2% dan 2016 sebesar 9,32% didapat dari laporan SPM semester II Tahun 2016 (terlampir dalam halaman lampiran)

Program/kegiatan tahun 2016 yang menunjang indikator untuk sasaran ini adalah :

program penempatan dan perluasan kesempatan kerja

kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di kab/kota

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 1.812.695.500,-Realisasi anggaran sebesar Rp. 1.772.492.850,- atau 97,78%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2016, yang dilaksanakan dengan baik dan lancar sebanyak 18 (delapan belas) paket melalui Pelatihan Institusional dan Pelatihan Mobile Training Unit (MTU) dengan jumlah peserta 288 orang.

Kegiatan Pelatihan Peningkatan Desa Produktif

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 579.855.000,-Realisasi anggaran sebesar Rp. 388.389.700,- atau 66,98%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya pelatihanyang diberikan kepada para pelaku usaha di desa sebanyak 7 (tujuh) angkatan, masing-masing 1 (satu) angkatan yang terdiri dari 20 peserta di setiap kab/kota, sehingga jumlah seluruhnya 140 (seratus empat puluh) orang.

Program peningkatan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja

Kegiatan Perluasan Tenaga Kerja Melalui Tenaga Kerja Mandiri

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 58.675.000,- Realisasi anggaran sebesar Rp. 55.975.300,- atau 95,40%. Keluaran kegiatan adalah Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Perluasan Kerja Melalui Tenaga Kerja Mandiri di Kabupaten/Kota di Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Kegiatan Bimtek Penerapan Tata Kelola LPK

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 132.701.200,- Realisasi anggaran sebesar Rp. 132.701.200,- atau 100%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya Bimbingan Teknis Penerapan Tata Kelola Lembaga Pelatihan Kerja yang dilaksanakan pada pada tanggal 13 s.d 17 Juni 2016 di Hotel Grand Vella dengan jumlah peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang.

Kegiatan Bimtek metodologi pelatihan bagi instruktur Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 180.385.000,- Realisasi anggaran sebesar Rp. 142.001.400,- atau 78,72%. Keluaran kegiatan adalah Terlaksananya Bimbingan Teknis Metodologi Pelatihan Bagi Instruktur Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dengan baik dan lancar yang dilaksanakan pada pada tanggal 19 s.d 23 Juli 2016 di Hotel Grand Vella dengan jumlah peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang.

Indikator Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan Tahun 2016

Realisasi kinerja sebesar 83,08% didapat dari laporan SPM semester II Tahun 2016, terlampir dalam halaman lampiran

Tahun 2016 realisasi belum mencapai target yang sudah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya jumlah ini mengalami penurunan secara persentase tetapi bila dilihat dari jumlah tenaga kerja yang mendaftar dan jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan mengalami kenaikan. Tahun 2015 jumlah tenaga kerja yang mendaftar sebesar 400 orang dan yang mendapat pelatihan sebanyak 360 orang atau 90%, sedangkan pada tahun 2016 tenaga kerja yang mendaftar sebanyak 650 orang dan yang mendapatkan pelatihan sebanyak 540 orang atau 83,08%.

grafik perbandingan antara target dan realisasi tahun 2014-2016

Hal tersebut dapat digambarkan pada tabel  di bawah ini :

jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan Tahun 2014 - 2016

Realisasi kinerja tahun 2014 sebesar 100%, 2015 sebesar 90% dan 2016 sebesar 83,08% didapat dari laporan SPM semester II Tahun 2016, terlampir dalam halaman lampiran

Program/kegiatan tahun 2016 yang menunjang indikator untuk sasaran ini adalah :

Program Peningkatan Kompetensi dan Perluasan Kesempatan Kerja

Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Produktif

1. lokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 320.850.000,-Realisasi anggaran sebesar Rp. 270.266.500,- atau 84,23%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya Pelatihan kewirausahaan sebanyak 3 angkatan, angkatan 1 tanggal 25-29 Juli 2016 di hotel ST 12 Sungailiat dengan jumlah peserta 20 orang, angkatan 2 dilaksanakan tanggal 8-12 September 2016 di hotel Pasadena Hotel Hall & restaurant Bangka dengan jumlah 20 orang dan angkatan 3 tanggal 29 Agustus-2 September 2016 di Gran Marina Hotel Bangka Selatan dengan jumlah peserta 20 orang.

Indikator Besaran pencari kerja yang yang terdaftar yang ditempatkan Tahun 2016

Realisasi kinerja sebesar 8,31% didapat dari laporan SPM semester II Tahun 2016, terlampir dalam halaman lampiran

Realisasi besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan pada tahun 2016 hanya 8,31%, kurang dari target yang telah ditetapnyak kan yaitu sebesar 10%. Tahun 2015  jumlah pencari kerja yang terdaftar sebanyak 17.888 orang dan yang berhasil ditempatkan sebanyak 93 orang atau 0,52%. Tahun 2014 jumlah tenaga kerja yang mendaftar sebanyak 22.552 orang dan yang berhasil ditempatkan sebanyak 0 orang atau 0%, sedangkan pada tahun 2016  tenaga kerja yang mendaftar sebanyak 17.507 orang dan yang berhasil ditempatkan sebanyak 353 orang atau 2,02

grafik perbandingan antara target dan realisasi tahun 2014-2016

Hal tersebut dapat digambarkan pada tabel  di bawah ini :

Realisasi Besaran Tenaga Kerja yang terdaftar yang ditempatkan

Tahun 2014 - 2016

Realisasi kinerja tahun 2014 sebesar 0%, 2015 sebesar 0,5% dan 2016 sebesar 2,02% didapat dari laporan SPM semester II Tahun 2016, terlampir dalam halaman lampiran

1. Sasaran Terwujudnya Hubungan Industrial yang harmonis dan meningkatnya kesejahteraan tenaga kerja, dengan 2 indikator :

Indikator Persentase penyelesaian kasus

Realisasi kinerja sebesar 62,39% didapat dari laporan SPM semester II Tahun 2016, terlampir dalam halaman lampiran

Realisasi indikator persentase penyelesaian kasus tahun 2016 melebihi target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya realisasi ini mengalami kenaikan. Tahun 2014 kasus yang tercatat sebanyak 42 kasus dan yang berhasil diselesaikan sebanyak 13 kasus atau 30,9%. Tahun 2015 jumlah kasus yang tercatat sebanyak 164 kasus dan yang berhasil diselesaikan sebanyak 75 kasus atau 45,7% sedangkan pada tahun 2016 kasus yang tercatat sebanyak 218 kasus dan yang berhasil diselesaikan sebanyak 136 kasus atau 62,39%.

grafik perbandingan antara target dan realisasi tahun 2014-2016

Hal tersebut dapat digambarkan pada tabel  di bawah ini:

Realisasi Persentase penyelesaian kasus tahun 2013-2015

Realisasi kinerja tahun 2014 sebesar 30,9%, 2015 sebesar 45,7% dan 2016 sebesar 62,39% didapat dari laporan SPM semester II Tahun 2016, terlampir dalam halaman lampiran

Program/kegiatan tahun 2016 yang menunjang indikator untuk sasaran ini adalah :

Program Pengembangan HI dan Jamsostek

Kegiatan Rapat LKS Tripartit dan Pembahasan Masalah Ketenagakerjaan

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 331.186.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 322.936.400,-,- atau 97,51%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya Rapat LKS Tripartit dan pembahasan masalah ketenagakerjaan dengan 7 Kabupaten/Kota ataupun dengan perusahaan yang ada di Kabupaten/Kota.

Kegiatan Bimteks Tata Cara Pembuatan Pendaftaran dan Pengesahan Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama (PP/PKB)

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 139.135.000,- Realisasi anggaran sebesar Rp. 124.301.000,- atau 89,30%. Keluaran kegiatan adalah Terlaksananya Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Cara pembuatan dan pendaftaran PKB dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang dilaksanakan di Hotel bumi Asih pangkalpinang tanggal 14-16 Juli 2016. jumlah PKB yang dihasilkanselamatahun 2016 sebanyal 76 PKB.

Kegiatan Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial (Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial)

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 54.200.000,- Realisasi anggaran sebesar Rp. 53.980.561,- atau 99,60%. Keluaran kegiatan adalah terselesainya 97 kasus di perusahaan selama tahun 2016.

Indi

Indikator persentase kenaikan UMP

Realisasi kinerja sebesar 10% didapat data dari Dewan Pengupahan (Bidang Pengawasan dan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) SK penetapan terlampir dalam halaman lampiran

Realisasi indikator persentase kenaikan UMP tahun 2016 sama dengan target yang telah ditetapkan. Tahun 2014 UMP sebesar Rp. 1.640.000 dan tahun 2015 sebesar Rp. 2.100.000 kenaikannya sebesar Rp. 460.000 atau 28% lebih besar dari target yang ditetapkan yaitu 10%, dan dari tahun 2015 ke tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 2.341.500 berarti ada kenaikan sebesar Rp. 241.500 atau sama dengan target yang ditetapkan 10%. Hal tersebut dapat digambarkan pada tabel  di bawah ini :

Realisasi Persentase kenaikan UMP tahun 2013-2015

grafik perbandingan antara target dan realisasi tahun 2014-2016

Program/kegiatan tahun 2016 yang menunjang indikator untuk sasaran ini adalah :

Program Pengembangan HI dan Jamsostek

Kegiatan Rapat Konsultasi DP dan Pembahasan UMP, UMK/UMSK

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 368.662.000,- Realisasi anggaran sebesar Rp. 333.499.200,- atau 90,46%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya Rapat konsultasi Dewan Pengupahan dan pembahasan Upah Minimum Provinsi / Upah Minimum Sektoral Provinsi / Upah Minimum Kabupaten/Kota / Upah Minimum Sektoral Kabupaten / Kota (UMP/UMSP/UMK/UMSK).

1. Sasaran Meningkatnya perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan, dengan 2 indikator :

Indikator Besaran pemeriksaan perusahaan

Tahun 2016

Realisasi kinerja sebesar 90,91% didapat dari laporan SPM semester II Tahun 2016, terlampir dalam halaman lampiran

Realisasi tahun 2016 melebihi target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, untuk tahun  2014 tercapai 54,9% dengan jumlah perusahaan yang diperiksa sebanyak 551 perusahaan, pada tahun 2015 tercapai 70,9% jumlah perusahaan yang diperiksa sebanyak 989 perusahaan dan tahun 2016 90,91% jumlah perusahaan diperiksa sebanyak 1000 perusahaan. Capaian tersebut terjadi kenaikan setiap tahunnya.

grafik perbandingan antara target dan realisasi tahun 2014-2016

Hal tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Realisasi besaran pemeriksaan perusahaan tahun 2014 - 2016

Realisasi kinerja tahun 2014 sebesar 54,9%, 2015 sebesar 70,9% dan 2016 sebesar 90,91% didapat dari laporan SPM semester II Tahun 2016, terlampir dalam halaman lampiran

Program/kegiatan tahun 2016 yang menunjang indikator untuk sasaran ini adalah :

Program Perlindungan TK dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan

Kegiatan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 290.420.000,- Realisasi anggaran sebesar Rp. 266.310.000,- atau 91,70%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya pemeriksaan norma ketenagakerjaan yang mencakup pemeriksaan  BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan, upah, dan jam lembur tenaga kerja di 49 perusahaan.

Kegiatan Pelatihan Tugas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan Kerja (P3K)

alokasi anggaran sebesar Rp. 144.135.000,- Realisasi anggaran sebesar Rp. 112.638.298,- atau 78,15%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya pelatihan petugas pertolongan pertama pada kecelakaan sebanyak 35 tenaga kerja di perusahaan di Sun Hotel tanggal 26 – 28 September 2016

Kegiatan Kalibrasi Alat Pemeriksaan Kesehatan dan Pengujian Lingkungan

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 84.850.000,- Realisasi anggaran sebesar Rp. 73.202.000,- atau 86,27%. Keluaran kegiatan adalah terkalibrasinya 8 alat uji kesehatan dan 10 alat uji lingkungan.

Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dan Lingkungan Kerja serta Sektor UMKM (UPT Hyperkes)

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 214.947.500,- Realisasi anggaran sebesar Rp. 149.149.388,- atau 69,39%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya  pemeriksaan kesehatan tenaga kerja sebanyak 210 orang tenaga kerja dan 7 UMKM/perusahaan.

Indikator Besaran pengujian alat di perusahaan

Tahun 2016

Realisasi kinerja sebesar 62,83% didapat dari laporan SPM semester II Tahun 2016, terlampir dalam halaman lampiran

Realisasi tahun 2016 melebihi target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, untuk tahun  2014 jumlah peralatan yang terdaftar sebanyak 1.657 dan yang diuji sebanyak 0 alat atau 0% sedanngkan tahun 2015 jumlah alat yang terdaftar sebanyak 6..225 alat dan yang diuji sebanyak 5.825 atau 93,6% sedangkan tahun 2016 jumlah alat yang terdaftar sebanyak 4.791 alat yang berhasil diuji sebanyak 7.625 atau 62,83% sumber (data pencapaian SPM Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi).

grafik perbandingan antara target dan realisasi tahun 2014-2016

 Hal tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Realisasi besaran pemeriksaan pengujian alat diperusahaan tahun 2014 - 2016

Realisasi kinerja tahun 2014 sebesar 0%, 2015 sebesar 93,5% dan 2016 sebesar 62,83% didapat dari laporan SPM semester II Tahun 2016, terlampir dalam halaman lampiran

Program/kegiatan tahun 2016 yang menunjang indikator untuk sasaran ini adalah :

Program perlindungan TK dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan

Kegiatan Kalibrasi Alat Pemeriksaan Kesehatan dan Pengujian Lingkungan

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 84.850.000,- Realisasi anggaran sebesar Rp. 73.202.000,- atau 86,27%. Keluaran kegiatan adalah terkalibrasinya 8 alat uji kesehatan dan 10 alat uji lingkungan.

1. Sasaran berkembangnya masyarakat dan kawasan transmigrasi, dengan indikator :

Indikator Persentase transmigran yang menempati wilayah transmigrasi di Bangka Belitung tahun 2016

Realisasi kinerja sebesar 0 KK didapat data dari Bidang Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terlampir dalam halaman lampiran.

Realisasi tahun 2016 sesuai target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, untuk tahun  2014 target yang ditetapkan sebanyak 25 KK dan realisasinya 43 KK, tahun 2015 target sebanyak 25 KK realisasi 25 KK dan tahun 2016 target 0 KK dan realisasi sebanyak 0 KK.

grafik perbandingan antara target dan realisasi tahun 2014-2016

Hal tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini

Realisasi persentase transmigran yang menempati wilayah transmigrasi di Bangka Belitung tahun 2014 - 2016

Program/kegiatan tahun 2016 yang menunjang indikator untuk sasaran ini adalah :

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Kegiatan Fasilitasi Tim Pokja Pembangunan KTM Tk. Provinsi

Alokasi anggaran sebesar Rp. 151.929.224,-. Realisasi anggaran sebesar Rp. 127.409.800,-,- atau 83,86%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya Rapat Pokja KTM Tk. Provinsi Tahun 2016 sebanyak 1 kali Rapat.

Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Alokasi anggaran sebesar Rp. 404.485.000,- Realisasi anggaran sebesar Rp. 400.910.000,- atau 99,12%. Keluaran kegiatan adalah tersedianya Rencana Pembangunan Kawasan Transmigrasi.

Kegiatan Peningkatan kerjasama Antara Wilayah, pelaku dan sektor dalam Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Alokasi anggaran sebesar Rp. 97.140.000,- Realisasi anggaran sebesar Rp. 89.583.215,- atau 92,22%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor (2 MoU) dengan Provinsi Jogjakarta dan Provinsi Jawa Tengah.

1. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Capaian Kinerja

Dari tabel 3.1 dapat dilihat bahwa dari 8 indikator sasaran diatas 3 indikator capaian realialisasinya sangat baik, 3 indikator capaian realisasinya baik dan ada 2  indikator capaian realisasinya kurang.

Indikator yang tercapai dengan baik dan sangat baik disebabkan oleh perencanaan yang baik dan dilaksanakan dengan konsisten. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan target erat kaitannya dengan perencanaan anggaran karena volume output yang dikeluarkan tergantung dari seberapa banyak anggaran yang tersedia. Beberapa indikator yang tercapai melebihi target juga disebabkan karena “tidak terganggu” oleh pemotongan anggaran.

Demikian juga halnya dengan indikator yang tidak memenuhi target. Dari Tabel 3.1 terlihat ada 1 indikator yang realisasinya kurang dari target, yaitu besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan. hal ini disebabkan karena terbatasnya penerima kerja atau perusahaan.

Alternatif solusi yang dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan kepada pencari kerja sehingga memiliki kompetensi/keahlian supaya dapat menciptakan kesempatan kerja untuk diri sendiri maupun orang lain sesuai tuntutan pembangunan.

1. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya yang digunakan terdiri atas sumber daya manusia dan anggaran. Dari sisi sumber daya manusia dapat dikatakan bahwa Disnakertrans Provinsi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah memiliki kualitas pegawai yang cukup baik. Parameternya dapat dilihat dari proporsi pendidikan terakhir pegawai yang paling besar adalah lulusan perguruan tinggi sebesar 84,9%.

 Data pendidikan pegawai dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut ini.

Tabel 3.3

REKAPITULASI JUMLAH PNS BERDASARKAN JENIS PENDIDIKAN

Sementara itu jika dilihat dari sisi kualitas pegawai, maka perlu ada penambahan pegawai fungsional ketenagakerjaan dan fungsional perencana yang sampai saat ini belum ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, supaya perencanaan program/kegiatan dan juga anggaran yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi benar-benar sesuai kebutuhan dan tepat guna mencapai sasaran sesuai target yang telah ditentukan. Saat ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki jabatan fungsional instruktur sebanyak 24 pegawai, fungsional pengawas ketenagakerjaan sebanyak 9 pegawai, fungsional mediator 6 pegawai, fungsional pengantar kerja 1 pegawai dan 1 pegawai fungsional penggerak swadaya masyarakat pratama.

Dari sisi sumber daya anggaran, serapan anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun Anggran 2016 persentasenya mencapai 91,19%. Begitu juga dengan realisasi fisik yang dihasilkan atau dikenal dengan output mencapai 92,50%.

3.2    Realisasi Anggaran

Anggaran yang terdapat di Disnakertrans Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri atas APBD dan APBN. Anggaran dari APBN terdiri atas dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan. Pagu anggaran dan realisasinya dapat dilihat pada Tabel 3.4 dan Tabel 3.5 berikut ini.

Tabel 3.4

Pagu Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2016

Tabel 3.5

Pagu Anggaran dan Realisasi APBN Tahun 2016

Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut,diperlukan sasaran-sararan dan indikator ketercapaiannya yang secara rinci ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan wajib untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa Laporan Kinerja yang disampaikan kepada atasan kepala instansi, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas dan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan Kinerja tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam rangka pelaksanaan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyusun Laporan  Kinerja periode Tahun 2015.

Sejalan dengan tugas dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghadapi permasalahan utama ketenagakerjaan yaitu tingginya angka pengangguran terbuka. Sementara itu di bidang ketransmigrasian permasalahan yang timbul adalah terbatasnya lahan untuk pembukaan wilayah transmigrasi yang baru dan secara eksternal karena masih sentralistiknya mekanisme pengiriman transmigran.

1.2  Tujuan

Laporan Kinerja disusun dengan tujuan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2015 berdasarkan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 serta Indikator Kinerja Utama Tahun 2015.

1.3 Dasar Hukum

1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan  Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2009 tentang perubahan terhadap Undang-undang No. 15 Tahun 1997 tentang ketransmigrasian;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Instruksi Presiden  RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

1.4 Tugas dan Fungsi

Tugas Pokok Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah :

"menciptakan sinergitas dan konektivitas pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang mandiri dan maju"

Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung :

"menjadikan Dinas Tenaga Kerja sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung"

1.5. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 54 tanggal 21 November 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sesuai Peraturan Daerah tersebut Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai            berikut :

• Kepala Dinas
• Sekretariat, terdiri dari :

a. Sub Bagian Keuangan;

b. Sub Bagian Umum;

c. Sub Bagian Kepegawaian.

• Bidang-bidang, terdiri dari :

1. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, yang meliputi :

1. Seksi Pelatihan, Pemagangan dan Sertifikasi;
2. Seksi Informasi Kerja dan Bursa Kerja;
3. Seksi Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Tenaga Asing.

2.   Bidang Pengawasan dan Hubungan Industrial, yang meliputi:

1. Seksi Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja ;
2. Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja ;
3. Seksi Syarat Kerja dan Penyelesaian Perselisihan.

3.    Bidang Transmigrasi, yang meliputi :

1. Seksi Pengadaan Sarana Transmigrasi ;
2. Seksi Penyiapan Lahan dan Pengelola Permukiman;
3. Seksi Penyuluhan, Pembinaan dan Pengembangan Usaha.

4.  Bidang Bina Program, Pelaporan dan Evaluasi, yang meliputi::

1. Seksi Perencanaan Program;
2. Seksi Pelaporan;
3. Seksi Evaluasi.

• Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), terdiri dari :

1. UPTD Balai Latihan Kerja Industri (BLKI)

1. Subbag TU
2. Seksi Pengembangan dan Pemasaran
3. Seksi Pelatihan Sertifikasi dan Pemagangan

2. UPTD Balai Peningkatan Produktivitas Daerah (BPPD)

1. Seksi Perencanaan dan Pemasaran
2. Seksi Pelatihan dan Produktifitas 
3. Subbag Tata Usaha

3. UPTD Balai Hyperkes 

1. Seksi Hygenis Perusahaan dan Kesehatan Kerja
2. Seksi Perencanaan dan Program
3. Subbag Tata Usaha

• Kelompok Jabatan Fungsional , terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

• Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015

Jumlah pegawai pada Tahun 2015 sebanyak 173 orang terdiri atas PNS dan tenaga honorer,untuk tenaga PNS berjumlah 112 orang dan tenaga honorer berjumlah 61 orang.

Tabel 1.1.

Jumlah Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

PERENCANAAN KINERJA

1.    Rencana Strategis Tahun 2012-2017

1.   Visi dan Misi

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai visi yaitu “Terwujudnya sinergitas dan konektivitas pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang mandiri, maju, berkeadilan serta berdaya saing “.

Upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut adalah:

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang potensial, mandiri dan bertanggung jawab;
2. Menciptakan dan mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten untuk menyelenggarakan dan mengembangkan keterampilan masyarakat sesuai dengan kebutuhan pasar kerja melalui pelatihan kompetensi dan berbasis masyarakat;
3. Menciptkan ketenangan bekerja dan berusaha melalui Hubungan Industrial yang harmonis antara Pemerintah, pengusaha dan para pekerja;
4. Menciptakan perlindungan kerja melalui kesehatan, keselamatan kerja (K3);
5. Menciptakan kawasan transmigrasi yang berwawasan C2 dan L4 serta transmigrasi yang mandiri dan berwawasan nasional.

1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
2.  

1. Tersedianya tenaga kerja yang kompeten, produktif dan berdaya saing sesuai dengan perkembangan pasar kerja serta menciptakan wirausaha baru;
2. Terciptanya Hubungan Industrial (HI) yang harmonis dan pengawasan ketenagakerjaan secara mandiri, tidak memihak, profesional dan seragam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. Terwujudnya permukiman dan kawasan transmigrasi menjadi tempat tinggal dan tempat usaha yang layak.

1. Meningkatnya kualitas tenaga kerja ;
2. Terwujudnya Hubungan Industrial yang harmonis dan meningkatnya kesejahteraan tenaga kerja ;
3. Meningkatnya perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan ;
4. Berkembangnya masyarakat dan kawasan transmigrasi.

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator terlampir dalam tabel di halaman lampiran.

1. Program pendukung dan prioritas

Program dan kegiatan pendukung :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran

Terdiri dari kegiatan :

• Penyediaan jasa surat menyurat
• Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
• Penyediaan jasa administrasi keuangan
• Penyediaan jasa kebersihan kantor
• Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
• Penyediaan alat tulis kantor
• Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
• Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor
• Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan
• Penyediaan bahan logistik kantor
• Penyediaan makanan dan minuman
• Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
• Operasional perkantoran (UPTD BLKI)
• Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor (UPTD BLKI)
• Operasional perkantoran (UPTD Hyperkes)
• Operasional perkantoran (UPTD BPPD)
• Operasional kios 3 in 1
• Fsilitasi perencanaan tenaga kerja (PTK) Provinsi
• Fsilitasi tim penilai angka kredit (TPAK) fungsional provinsi
• Pemeliharaan gedung UPTD BLKI

1. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Terdiri dari kegiatan :

• Pengadaan perlengkapan gedung kantor
• Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
• Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
• Pemeliharaan rutin/berkala peralatan bengkel BLKI
• Pemasangan pagar teralis gedung kantor
• Penyediaan jasa sumber daya air dan listrik UPTD BLKI

1. Program peningkatan disiplin aparatur

Terdiri dari kegiatan :

• Pengadaan pakaian dinas serta perlengkapannya
• Fasilitasi dan advokasi perencanaan penganggaran responsif gender Prov. Kep. Bangka Belitung

1. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Terdiri dari kegiatan :

• Workshop PTK Mikro
• Sosialisasi calon penilai angka kredit

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, terdiri kegiatan :

• Monitoring, evaluasi dan pelaporan
• Penyusunan database ketenagakerjaan
• Penyusunan profil ketransmigrasian
• Penyusunan PTK kabupaten/kota
• Penysunan laporan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
• Penyusunan lakip
• Rakor ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
• Pameran ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
• Monitoring dan evaluasi program ketenagakerjaan dan ketransmigrasian
• Sosialisasi peraturan penempatan tenaga kerja dalam negeri
• Sosialisasi permen no. 12 tentang tata cara penggunaan TKA
• Sosialisasi peraturan calon tenaga kerja indonesia

Program prioritas :

1. Program peningkatan kompetensi dan perluasan kesempatan kerja, terdiri dari kegiatan :

• Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kepelatihan dan Instruktur BLKI (Informal)
• Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja di Kabupaten/Kota
• Pelatihan Kewirausahaan Mandiri Bagi Pemula
• Pelatihan Kewirausahaan Produktif
• Pelatihan Peningkatan Desa Produktif
• Monitoring Evaluasi Kewirausahaan pada 7 Kabupaten/Kota
• Pelatihan Motivasi Berprestasi

1. Program pengembangan wilayah transmigrasi, terdiri dari kegiatan :

• Fasilitasi Tim Pokja Pembangunan KTM Tk. Provinsi
• Study Identifikasi Calon Areal (Sica)
• Pembinaan masyarakat transmigrasi
• Gema Hari Bhakti Transmigrasi Prov.Kep. Bangka Belitung
• Study Akademis Wilayah Transmigrasi
• Bantuan Jadup dan non Jadup

1. Program pengembangan HI dan jamsostek, terdiri dari kegiatan:

• Rapat LKS Tripartit dan Pembahasan Masalah Ketenagakerjaan
• Rapat Konsultasi DP dan Pembahasan UMP, UMK/UMSK
• Bimtek Tatacara Pembuatan Pendaftaran dan Pengesahan PP/PKB
• Penyuluhan, Pembinaan dan Sosialisasi Sarana HI
• Penyelesaian Kasus PHK
• Pemetaan Kerawanan Kondisi HI

1. Program perlindungan TK dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan, terdiri kegiatan :

• Peningkatan Penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja  (K3)
• Pengujian Lingkungan Kerja
• Rapat Koordinasi Dengan Pengawas Ketenagakerjaan
• Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan
• Pemeriksaan Kasus Ketenagakerjaan
• Gema Bulan Bhakti K3 Prov. Kep. Bangka Belitung
• Pemberdayaan Ahli K3
• Pelatihan Pensertifikatan Operator Pesawat Angkatan Angkutan dan Tenaga Produksi
• Pelatihan Tugas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan Kerja
• Pemetaan Wajib Lapor Konstruksi
• Pelatihan Teknis Penanggulangan Kebakaran
• Diklat Keahlian K3
• Pengujian Peralatan Listrik dan Mekanik di Perusahaan
• Penyuluhan Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bagi Petugas K3 (UPTD HYPERKES)
• Kalibrasi Alat Pemeriksaan Kesehatan Dan Pengujian  Lingkungan
• Pemantauan Faktor Resiko Lingkungan Kerja
• Pemeriksaan Cholinestrase pada Tenaga Kerja Penyemprotan
• Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja

1. Program peningkatan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja, terdiri dari kegiatan :

• Bimtek Manajemen Lembaga Pelatihan Kerja
• Sertifikasi Tenaga Kerja
• Penyusunan Database Lembaga Pelatihan Kerja
• Bimtek Analisis Rencana Kebutuhan Pelatihan Kerja
• Perluasan Kesempatan Kerja Melalui Tenaga Kerja Mandiri
• Pemberdayaan Masyarakat Melalui Terapan teknologi Tepat Guna (TTG)

1. Program penempatan dan perluasan kesempatan kerja, terdiri dari kegiatan :

• Monitoring Tenaga Kerja Asing
• Bimtek Analisis Pasar Kerja
• Bimtek Bursa Kerja Online
• Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja Online

2.2   Perencanaan Kinerja Tahun 2015

Kinerja organisasi pada dasarnya adalah bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuan dan sasarannya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan memperhatikan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya. Perencanaan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015.

Penetapan Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 terjadi revisi, dikarenakan berdasarkan konsultasi dengan Biro Organisasi Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Penetapan Kinerja adalah Indikator Kinerja yang ditetapkan selama 5 tahun yang tercantum didalam Renstra Tahun 2012-2017. Sedangkan Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2015 adalah indikator kinerja program yang terdapat dalam RPJMD. Oleh sebab itu Perjanjian Kinerja Tahun 2015 dilakukan revisi.

(Perjanjian Kinerja Tahun 2015 sebelum revisi dan sesudah revisi terlampir dalam halaman lampiran)

Tabel 2.1

PERJANJIAN KERJA TAHUN 2015

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja bertujuan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan.

Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi  dengan satuan pengukuran dalam bentuk  persentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah. Persentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

Penghitungan persentase pencapaian rencana kinerja perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

Selanjutnya, pemaknaan dari capaian nilai kinerja dibagi berdasarkan klasifikasi berikut :

Memperhatikan tugas dan fungsi, maka dalam menghitung pengukuran kinerja rumus yang digunakan adalah rumus 1 dan 2 seperti tersebut diatas. 

Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dan pencapaian sasaran strategi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sebab-sebab tercapai dan tidaknya kenerja yang diharapkan.

3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015

Berikut ini tabel perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2015 :

Tabel 3.1

Pengukuran Kinerja

Data capaian realisasi dari indikator kinerja bersumber dari data SPM semester II Tahun Anggaran 2015 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dapat dilihat di halaman  lampiran.

Dari tabel 3.1 dapat dilihat bahwa dari 8 indikator sasaran diatas 6 indikator capaian realialisasinya sangat baik, 1 indikator capaian realisasinya baik dan ada 1 indikator capaian realisasinya kurang.

1.       Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2015 dengan Tahun-tahun lalu dan target sesuai    dengan renstra

Berikut ini realisasi kinerja Tahun 2013, 2014 dan 2015 dibandingkan dengan target jangka menengah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Disnakertrans Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017.

Tabel 3.2

Realisasi Kinerja Tahun 2015 dengan Target Tahun 2016-2017

Target kinerja selama 5 tahun dan capaian kinerja dapat dilihat dalam halaman lampiran.

Dari tabel 3.2 diatas dapat dijelaskan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bangka Belitung bilah dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya dan target tahun terakhir renstra sebagai berikut :

1. Sasaran meningkatnya kualitas tenaga kerja, dengan 3 indikator :

Indikator Jumlah  tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Tahun 2015

Realisasi kinerja sebesar 87,2% didapat dari laporan SPM semester II Tahun 2015, terlampir dalam halaman lampiran

Tahun 2015 realisasi melebihi target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya jumlah ini mengalami penurunan secara persentase tetapi bila dilihat dari jumlah tenaga kerja yang mendaftar dan jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi mengalami kenaikan. Tahun 2013  jumlah tenaga kerja yang mendaftar sebanyak 256 orang dan yang mendapat pelatihan sebanyak 256 orang atau 100%. Tahun 2014 jumlah tenaga kerja yang mendaftar sebesar 48 orang dan yang mendapat pelatihan sebanyak 48 orang atau 100%, sedangka pada tahun 2015 tenaga kerja yang mendaftar sebanyak 532 orang dan yang mendapatkan pelatihan sebanyak 464 orang atau 87,2%.

grafik perbandingan antara target dan realisasi tahun 2013-205

Hal tersebut dapat digambarkan pada tabel  di bawah ini :

Realisasi Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi tahun 2013 - 2015

Realisasi kinerja tahun 2013 sebesar 100%, 2014 sebesar 100% dan 2015 sebesar 87,2% didapat dari laporan SPM semester II Tahun 2015, terlampir dalam halaman lampiran

Program/kegiatan tahun 2015 yang menunjang indikator untuk sasaran ini adalah :

program peningkatan kompetensi dan perluasan kesempatan kerja

kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di kab/kota

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.2.049.800.000,-Realisasi anggaran sebesar Rp.1.967.871.500,- atau 96,00%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2015, yang dilaksanakan dengan baik dan lancar sebanyak 22 (dua puluh dua) paket melalui Pelatihan Institusional dan Pelatihan Mobile Training Unit (MTU) dengan jumlah peserta 352 orang, dan Pemagangan dengan jumlah peserta berjumlah 185 orang.

program peningkatan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja

kegiatan sertifikasi tenaga kerja

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.284.133.250,- Realisasi anggaran sebesar Rp.162.442.550,- atau 57,17%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya kegiatan sertifikasi tenaga kerja kejuruan las sebanyak 2 paket kegiatan ang dilaksanakan pada tanggal 10-12 Desember 2015 dan otomotif sebanyak 2 paket kegiatan dilaksanakan pada tanggal 14-16 Desember 2016 dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang setiap kejuruan.

kegiatan perluasan kesempatan kerja melalui TKM

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.157.200.000,- Realisasi anggaran sebesar Rp.98.228.000,- atau 62,49%. Keluaran kegiatan adalah Terlaksananya Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja melalui Tenaga Kerja Mandiri dengan baik dan lancar yang dilaksanakan pada tanggal 07 s.d 12 Desember 2015 dengan jumlah peserta sebanyak 20 (dua puluh) orang.

kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui terapan TTG

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.186.862.000,- Realisasi anggaran sebesar Rp.160.369.500,- atau 85,82%. Keluaran kegiatan adalah Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan masyarakat melalui Teknologi Tepat Guna Angkatan I s.d III dengan peserta tiap angkatan sebanyak 25 (dua puluh lima) orang. Angkatan I dilaksanakan di Kabupaten Belitung Timur tanggal 11 s.d 15 Mei 2015, Angkatan II dilaksanakan di Kabupaten Bangka Tengah tanggal 18 s.d 22 Mei 2015 serta Angkatan III dilaksanakan di Kota Pangkalpinang tanggal 01 s.d 05 September 2015.

Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

Kegiatan Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja Online

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.52.140.000,- Realisasi anggaran sebesar Rp.33.159.100,- atau 63,60%. Keluaran kegiatan adalah Terlaksananya dan tersedianya data informasi bursa tenaga kerja terkait info pasar kerja di Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Indikator Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan Tahun 2015

Realisasi kinerja sebesar 90% didapat dari laporan SPM semester II Tahun 2015, terlampir dalam halaman lampiran

Tahun 2015 realisasi melebihi target yan sudah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya jumlah ini mengalami penurunan secara persentase tetapi bila dilihat dari jumlah tenaga kerja yang mendaftar dan jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan mengalami kenaikan. Tahun 2014 jumlah tenaga kerja yang mendaftar sebesar 60 orang dan yang mendapat pelatihan sebanyak 60 orang atau 100%, sedangkan pada tahun 2015 tenaga kerja yang mendaftar sebanyak 400 orang dan yang mendapatkan pelatihan sebanyak 360 orang atau 90%.

grafik perbandingan antara target dan realisasi tahun 2013-205

Hal tersebut dapat digambarkan pada tabel  di bawah ini :

jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan Tahun 2013 - 2015

Realisasi kinerja tahun 2013 sebesar 0%, 2014 sebesar 100% dan 2015 sebesar 90% didapat dari laporan SPM semester II Tahun 2015, terlampir dalam halaman lampiran

Program/kegiatan tahun 2015 yang menunjang indikator untuk sasaran ini adalah :

Program Peningkatan Kompetensi dan Perluasan Kesempatan Kerja

Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Mandiri Bagi Pemula

Alokasi anggaran kegiatana ini sebesar Rp.346.590.000,-Realisasi anggaran sebesar Rp.304.514.500,- atau 87,86%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya Pelatihan dan Peningkatan pemahaman dan pengetahuan kewirausahaan bagi pemula (wirausaha mandiri dan tenaga kerja usia produktif) sebanyak 5 angkatan dan diikuti sebanyak 100 orang.

Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Produktif

alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.506.356.000,-Realisasi anggaran sebesar Rp.498.427.300,- atau 98,43%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya Pelatihan dan Meningkatnya jiwa kewirausahaan bagi pelaku UMKM. Dilaksanakan sebanyak 6 angkatan dan diikuti sebanyak 120 orang.

Kegiatan Pelatihan Peningkatan Desa Produktif

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.167.142.000,- Realisasi anggaran sebesar Rp.135.430.800,- atau 81,03%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya pelatihan peningkatan desa produktif sebanyak 2 angkatan diikuti peserta sebanyak 20 orang masing-masing angkatan. Angkatan I dilaksanakan pada tanggal 1 – 5 mei 2015 dang angkatan II dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus – 4 November 2015.

Indikator Besaran pencari kerja yang yang terdaftar yang ditempatkan Tahun 2015

Realisasi kinerja sebesar 0,5% didapat dari laporan SPM semester II Tahun 2015, terlampir dalam halaman lampiran

Realisasi besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan pada tahun 2015 hanya 0,5%, kurang dari target yang telah ditetapnyak kan yaitu sebesar 5%. Tahun 2013 jumlah pencari kerja yang terdaftar sebanyak 19.198 orang dan yang berhasil ditempatkan sebanyak 135 orang atau 0,7%. Tahun 2014 jumlah tenaga kerja yang mendaftar sebanyak 22.552 orang dan yang berhasil ditempatkan sebanyak 0 orang atau 0%, sedangkan pada tahun 2015 tenaga kerja yang mendaftar sebanyak 17.888 orang dan yang berhasil ditempatkan sebanyak 93 orang atau 0,5

grafik perbandingan antara target dan realisasi tahun 2013-205

Hal tersebut dapat digambarkan pada tabel  di bawah ini :

Realisasi Besaran Tenaga Kerja yang terdaftar yang ditempatkan

Tahun 2013 - 2015

Realisasi kinerja tahun 2013 sebesar 0,7%, 2014 sebesar 0% dan 2015 sebesar 0,5% didapat dari laporan SPM semester II Tahun 2015, terlampir dalam halaman lampiran

1. Sasaran Terwujudnya Hubungan Industrial yang harmonis dan meningkatnya kesejahteraan tenaga kerja, dengan 2 indikator :

Indikator Persentase penyelesaian kasus

Realisasi kinerja sebesar 45,7% didapat dari laporan SPM semester II Tahun 2015, terlampir dalam halaman lampiran

Realisasi indikator persentase penyelesaian kasus tahun 2015 melebihi target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya realisasi ini mengalami kenaikan.. tahun 2013 kasus yang tercatat sebanyak 38 kasus dan yang berhasil diselesaikan sebanyak 11 kasus atau 28,9%. Tahun 2014 jumlah kasus yang tercatat sebanyak 42 kasus dan yang berhasil diselesaikan sebanyak 13 kasus atau 30,9% sedangkan pada tahun 2015 kasus yang tercatat sebanyak 164 kasus dan yang berhasil diselesaikan sebanyak 75 kasus atau 45,7%.

grafik perbandingan antara target dan realisasi tahun 2013-205

Hal tersebut dapat digambarkan pada tabel  di bawah ini:

Realisasi Persentase penyelesaian kasus tahun 2013-2015

Realisasi kinerja tahun 2013 sebesar 28,9%, 2014 sebesar 30,9% dan 2015 sebesar 45,7% didapat dari laporan SPM semester II Tahun 2015, terlampir dalam halaman lampiran

Program/kegiatan tahun 2015 yang menunjang indikator untuk sasaran ini adalah :

Program Pengembangan HI dan Jamsostek

Kegiatan Rapat LKS Tripartit dan Pembahasan Masalah Ketenagakerjaan

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.470.950.000,-. Realisasi anggaran sebesar Rp.418.398.800,- atau 88,84%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya Rapat LKS Tripartit dan pembahasan masalah ketenagakerjaan dengan 7 Kabupaten/Kota, rapat dilaksanakan sebanyak 12 kali.

Kegiatan Penyuluhan, Pembinaan dan Sosialisasi Sarana HI

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.90.570.000,- Realisasi anggaran sebesar Rp.77.073.000,- atau 85,10%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya penyuluhan, pembinaan dan sosialisasi sarana hubungan industrial di 35 perusahaan.

Kegiatan Penyelesaian Kasus PHK

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.89.290.000,- Realisasi anggaran sebesar Rp.71.413.300,- atau 79,98%. Keluaran kegiatan adalah 35 kasus yang ditindaklanjuti yang diselesaikan di luar Pengadilan HI.

Indikator persentase kenaikan UMP

Realisasi kinerja sebesar 11% didapat data dari Dewan Pengupahan (Bidang Pengawasan dan Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) SK penetapan terlampir dalam halaman lampiran

Realisasi indikator persentase kenaikan UMP tahun 2015 melebihi target yang telah ditetapkan. Tahun 2013 UMP sebesar Rp. 1.265.000 dan tahun 2014 sebesar Rp. 1.640.000 kenaikannya sebesar Rp. 375.000 atau 29% lebih besar dari target yang ditetapkan yaitu 10%, dan dari tahun 2014 ke tahun 2015 yaitu sebesar Rp. 2.100.000 berati ada kenaikan sebesar Rp. 460.000 atau 28% melebihi target yang ditetapkan 10%. Hal tersebut dapat digambarkan pada tabel  di bawah ini :

Realisasi Persentase kenaikan UMP tahun 2013-2015

grafik perbandingan antara target dan realisasi tahun 2013-205

Program/kegiatan tahun 2015 yang menunjang indikator untuk sasaran ini adalah :

Program Pengembangan HI dan Jamsostek

Kegiatan Rapat Konsultasi DP dan Pembahasan UMP, UMK/UMSK

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.712.360.000,- Realisasi anggaran sebesar Rp.581.288.300,- atau 81,60%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya Rapat Koordinasi dan Survey Pasar sebagai bahan dalam penentuan standar UMP, UMK & UMSK Kab/ Kota.

1. Sasaran Meningkatnya perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan, dengan 2 indikator :

Indikator Besaran pemeriksaan perusahaan

Tahun 2015

Realisasi kinerja sebesar 70,9% didapat dari laporan SPM semester II Tahun 2015, terlampir dalam halaman lampiran

Realisasi tahun 2015 melebihi target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, untuk tahun  2013 tercapai 36% dengan jumlah perusahaan yang diperiksa sebanyak 420 perusahaan, pada tahun 2014 tercapai 54,9% jumlah perusahaan yang diperiksa sebanyak 551 perusahaan dan tahun 2015 70,9% jumlah perusahaan diperiksa sebanyak 989 perusahaan. Capaian tersebut terjadi kenaikan setiap tahunnya.

grafik perbandingan antara target dan realisasi tahun 2013-205

Hal tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Realisasi besaran pemeriksaan perusahaan tahun 2013 - 2015

Realisasi kinerja tahun 2013 sebesar 36%, 2014 sebesar 54,9% dan 2015 sebesar 70,9% didapat dari laporan SPM semester II Tahun 2015, terlampir dalam halaman lampiran

Program/kegiatan tahun 2015 yang menunjang indikator untuk sasaran ini adalah :

Program Perlindungan TK dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan

Kegiatan Pengujian Lingkungan Kerja

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.63.290.000,- Realisasi anggaran sebesar Rp.63.290.000,- atau 100%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya pengujian lingkungan kerja di 7 kabupaten/kota yang dilaksanakan pada 1-25 April 2015 dengan sasaran lingkungan kerja perusahaan.

Kegiatan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.169.275.000,- Realisasi anggaran sebesar Rp.135.324.600,- atau 79,94%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya Pemeriksaan norma kerja sebanyak 21 perusahaan.

Kegiatan Pelatihan Tugas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan Kerja

alokasi anggaran sebesar Rp.106.970.000,- Realisasi anggaran sebesar Rp.89.758.716,- atau 83,91%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya pelatihan petugas pertolongan pertama pada kecelakaan.

Kegiatan Pelatihan Teknis Penanggulangan Kebakaran

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.133.670.000,- Realisasi anggaran sebesar Rp.103.909.400,- atau 77,74%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya pelatihan penanggulangan kebakaran sebanyak 1 angkatan dilaksanakan pada tanggal 14 – 17 Desember 2015 dan diikuti sebanyak 30 orang peserta.

Kegiatan Pengujian Peralatan Listrik dan Mekanik di Perusahaan

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.159.780.000,- Realisasi anggaran sebesar Rp.45.549.800,- atau 28,51%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya pengujian peralatan listrik dan mekanik di perusahaan sebanyak 12 alat.

Kegiatan Penyuluhan Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bagi Petugas K3 (UPTD HYPERKES)

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.103.162.500,- Realisasi anggaran sebesar Rp.77.201.800,- atau 74,84%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya penyuluhan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja bagi petugas K3 (UPTD Hyperkes) yang dilaksanakan bagi Petugas K3 di perusahaaan di 7 Kabupaten/Kota  berjumlah 27 orang. Dilaksanakan pada tanggal 7 – 9 Oktober 2015, bertempat di ruang pertemuan SUN Hotel Pangkalpinang.

Kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.178.055.000,- Realisasi anggaran sebesar Rp.138.528.000,- atau 77,80%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya  pemeriksaan kesehatan tenaga kerja sebanyak dua tahap di 7 Kabupaten/Kota. Tahap pertama dari tanggal 25 Agustus  – 08 September  2015  dan Tahap II dari tanggal 14 September - 01 Oktober  2015  dengan sasaran tenaga kerja di UMKM / Perusahaan. Dalam kegiatan pemeriksaan Kesehatan Tenaga kerja setiap tahap di tiap kabupaten diperiksa 1 Perusahaan dengan masing-masing Perusahaan 25 tenaga kerja setiap item.

Indikator Besaran pengujian alat di perusahaan

Tahun 2015

Realisasi kinerja sebesar 93,6% didapat dari laporan SPM semester II Tahun 2015, terlampir dalam halaman lampiran

Realisasi tahun 2015 melebihi target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, untuk tahun  2013 jumlah peralatan yang terdaftar sebanyak 1.488 dan yang diuji sebanyak 0 alat atau 0% sedanngkan tahun 2014 jumlah alat yang terdaftar sebanyak 1.657 alat dan yang diuji sebanyak 0 atau 0% sedangkan tahun 2015 jumlah alat yang terdaftar sebanyak 6.225 alat yang berhasil diuji sebanyak 5.825 atau 93,6% sumber (data pencapaian SPM Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi).

grafik perbandingan antara target dan realisasi tahun 2013-205

 Hal tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Realisasi besaran pemeriksaan pengujian alat diperusahaan tahun 2013 - 2015

Realisasi kinerja tahun 2013 sebesar 0%, 2014 sebesar 0% dan 2015 sebesar 93,5% didapat dari laporan SPM semester II Tahun 2015, terlampir dalam halaman lampiran

Program/kegiatan tahun 2015 yang menunjang indikator untuk sasaran ini adalah :

Program perlindungan TK dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan

Kegiatan Kalibrasi Alat Pemeriksaan Kesehatan Dan Pengujian  Lingkungan

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.111.106.000,- Realisasi anggaran sebesar Rp.105.569.000,- atau 95,02%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya pengkalibrasian alat pemeriksaan kesehatan dan pengujian lingkungan agar sesuai dengan keakuratan dan berfungsi dengan baik pada saat dilaksanakan pemeriksaan dan pengujian. Dilaksanakan pada bulan November-Desember 2015 di kantor Hyperkes.

Kegiatan Pemantauan Faktor Resiko Lingkungan Kerja

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.60.629.000,- Realisasi anggaran sebesar Rp.48.470.000,- atau 79,95%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya pemantauan faktor resiko kerja di 7 kabupaten/kota yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus – 4 September  2015  dengan sasaran lingkungan kerja perusahaan.  Dalam kegiatan pengujian lingkungan kerja setiap kabupaten diperiksa 1 (satu) perusahaan dengan menggunakan alat bantu Quesioner dan Pengamatan langsung dilapangan.

Kegiatan Pemeriksaan Cholinestrase pada Tenaga Kerja Penyemprotan

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp.86.713.000,- Realisasi anggaran sebesar Rp.58.702.000,- atau 67,70%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya pemeriksaan cholinestrase di 7 Kabupaten/Kota. Dalam kegiatan pemeriksaan Kesehatan Tenaga kerja setiap tahap di tiap kabupaten diperiksa 1 Perusahaan dengan masing-masing Perusahaan 20 tenaga kerja

1. Sasaran berkembangnya masyarakat dan kawasan transmigrasi, dengan indikator :

Indikator Persentase transmigran yang menempati wilayah transmigrasi di Bangka Belitung tahun 2015

Realisasi kinerja sebesar 25 KK didapat data dari Bidang Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terlampir dalam halaman lampiran.

Realisasi tahun 2015 sesuai target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, untuk tahun  2013 tercapai 0% target yang ditetapkan sebanyak 25 KK dan realisasinya 0, tahun 2014 target sebanyak 25 KK realisasi 43 KK melebihi target dan tahun 2015 target 25 KK dan realisasi sebanyak 25 KK.

grafik perbandingan antara target dan realisasi tahun 2013-205

Hal tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini

Realisasi persentase transmigran yang menempati wilayah transmigrasi di Bangka Belitung tahun 2013 - 2015

penempatan transmigran Tahun 2015 sebanyak 25 KK terdiri dari 10 KK untuk penduduk setempat, 10 KK dari Provinsi Jawa Tengah dan 5 KK dari Provinsi Jawa Timur.

Program/kegiatan tahun 2015 yang menunjang indikator untuk sasaran ini adalah :

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Kegiatan Fasilitasi Tim Pokja Pembangunan KTM Tk. Provinsi

Alokasi anggaran sebesar Rp.144.294.500,-. Realisasi anggaran sebesar Rp.138.238.500,- atau 95,80%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya Rapat Pokja Tk. Provinsi Tahun 2015 sebanyak 2 kali Rapat.

Kegiatan Study Identifikasi Calon Areal (Sica)

Alokasi anggaran sebesar Rp.37.350.000,- Realisasi anggaran sebesar Rp.37.350.000,- atau 100%. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya Study Identifikasi Calon Areal (SICA) di 2 lokasi.

Kegiatan Pembinaan masyarakat transmigrasi

Kegiatan Bantuan Jadup dan non Jadup

alokasi anggaran sebesar Rp.207.275.000,- Realisasi anggaran sebesar Rp.196.484.000,- atau 94,79%. Keluaran kegiatan adalah terbantunya warga transmigrasi di UPT Jebus Kabupaten Bangka Barat berupa beras sebanyak 42,5 kg x 2 bulan x 43 kk (158 jiwa) dan sembako berupa kopi, gula, teh, sasa, garam, ikan asin, ikan kaleng, minyak goreng, sabun mandi, sabun cuci, kecap manis, kecap asin dan kacang hijau.

1. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Capaian Kinerja

Dari tabel 3.1 dapat dilihat bahwa dari 8 indikator sasaran diatas 6 indikator capaian realialisasinya sangat baik, 1 indikator capaian realisasinya baik dan ada 1 indikator capaian realisasinya kurang.

Indikator yang tercapai dengan baik dan sangat baik disebabkan oleh perencanaan yang baik dan dilaksanakan dengan konsisten. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan target erat kaitannya dengan perencanaan anggaran karena volume output yang dikeluarkan tergantung dari seberapa banyak anggaran yang tersedia. Beberapa indikator yang tercapai melebihi target juga disebabkan karena “tidak terganggu” oleh pemotongan anggaran.

Demikian juga halnya dengan indikator yang tidak memenuhi target. Dari Tabel 3.1 terlihat ada 1 indikator yang realisasinya kurang dari target, yaitu besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan. hal ini disebabkan karena terbatasnya penerima kerja atau perusahaan.

Alternatif solusi yang dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan kepada pencari kerja sehingga memiliki kompetensi/keahlian supaya dapat menciptakan kesempatan kerja untuk diri sendiri maupun orang lain sesuai tuntutan pembangunan.

1. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya yang digunakan terdiri atas sumber daya manusia dan anggaran. Dari sisi sumber daya manusia dapat dikatakan bahwa Disnakertrans Provinsi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah memiliki kualitas pegawai yang cukup baik. Parameternya dapat dilihat dari proporsi pendidikan terakhir pegawai yang paling besar adalah lulusan perguruan tinggi sebesar 71,4%.

 Data pendidikan pegawai dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut ini.

Tabel 3.3

REKAPITULASI JUMLAH PNS BERDASARKAN JENIS PENDIDIKAN

Sementara itu jika dilihat dari sisi kualitas pegawai, maka perlu ada penambahan pegawai fungsional ketenagakerjaan dan fungsional perencana yang sampai saat ini belum ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, supaya perencanaan program/kegiatan dan juga anggaran yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi benar-benar sesuai kebutuhan dan tepat guna mencapai sasaran sesuai target yang telah ditentukan. Saat ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki jabatan fungsional instruktur sebanyak 24 pegawai, fungsional pengawas ketenagakerjaan sebanyak 9 pegawai, fungsional mediator 6 pegawai, fungsional pengantar kerja 2 pegawai dan 1 pegawai fungsional penggerak swadaya masyarakat pratama.

Dari sisi sumber daya anggaran, serapan anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun Anggran 2015 persentasenya mencapai 90.45%. Begitu juga dengan realisasi fisik yang dihasilkan atau dikenal dengan output mencapai 99.68%.

3.2    Realisasi Anggaran

Anggaran yang terdapat di Disnakertrans Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri atas APBD dan APBN. Anggaran dari APBN terdiri atas dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan. Pagu anggaran dan realisasinya dapat dilihat pada Tabel 3.4 dan Tabel 3.5 berikut ini.

Tabel 3.4

Pagu Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2015

Tabel 3.5

Pagu Anggaran dan Realisasi APBN Tahun 2015

Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung